Dirugikan Titah Trump, Australia Harus Berbaik Hati ke RI
- Australian Defence Force/Handout via REUTERS
VIVA.co.id – Indonesia harus memanfaatkan momentum kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, untuk bersikap tegas terhadap Australia soal pelecehan terhadap lambang negara Garuda Pancasila.
Seperti diketahui, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia, Letnan Jenderal Angus Campbell akan berkunjung ke Jakarta, pada Rabu, 8 Februari besok, untuk meminta maaf sekaligus meninjau kembali kerja sama pertahanan yang sempat dihentikan sementara.
Pengamat hubungan internasional, Arry Bainus mengatakan, di bawah Trump, AS akan meninjau ulang kembali penempatan personel militer dan alat persenjataannya dengan negara-negara aliansi. Hal ini membuat Australia, aliansi sekaligus mata-mata Washington di selatan Indonesia, akan terkena imbasnya.
Ia juga mengungkapkan, sedikit demi sedikit, pengusaha properti ini akan mengurangi kekuatan militernya di luar negeri untuk memperkuat domestik. Dengan demikian, negeri Kanguru ini, mau tidak mau, harus berbaik hati dengan negara tetangga seperti Indonesia.
"Kebijakan Trump soal aliansi pertahanan ini menguntungkan Indonesia. Dia (Trump) sangat kritis dengan Australia. Semua kerja sama dengan aliansi akan ditinjau ulang. Mereka jelas gigit jari dan kebakaran jenggot. Ini 'blessing in disguise' (berkah terselubung) bagi Indonesia," kata Arry kepada VIVA.co.id, Selasa, 7 Februari 2017.
Campbell akan bertemu dengan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono.
Dalam pertemuannya nanti, Campbell akan membahas temuan investigasi oleh Departemen Pertahanan Australia menjadi 'kerikil' masalah setelah Indonesia telah meminta jaminan atas materi pelatihan.
Kisah berawal pada 29 Desember 2016. Saat itu, seorang perwira Komando Pasukan Khusus TNI-AD menjadi instruktur Bahasa Indonesia di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth, menemukan materi yang dianggap menghina Indonesia.
Pelecehan ideologi bangsa Indonesia itu ditemukan ketika sang perwira bertugas memberikan pelatihan. Bentuk pelecehan yang dilakukan Australia, seperti dalam kurikulum dan sistem pelajarannya.
"Tentang-tentara yang dahulu, Timor Timur (Timor Leste) dan Irian Jaya (Papua), juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang dipelesetkan menjadi Pancagila. Itu sangat tidak benar," ungkap Gatot.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
