Indonesia akan Ajari Polisi Myanmar soal HAM
- REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
VIVA.co.id – Bantuan Indonesia untuk Rakhine, Myanmar, tidak main-main. Tak hanya bantuan pangan dan pembangunan sekolah saja, tetapi juga kesehatan dan penanganan hak asasi manusia.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi mengungkapkan, pemberian bantuan ini bekerja sama dengan sejumlah organisasi non-pemerintah yang ada di Indonesia.
Salah satunya Walubi Sulawesi Selatan. Menurutnya, organisasi yang mewakili Masyarakat Buddha Bugis Indonesia itu berencana membangun rumah sakit dan menyediakan tenaga medis di Rakhine.
"Saat ini, sudah ada tim advance yang akan mengkaji berbagai macam kebutuhan, termasuk layanan kesehatan. Kami akan menyiapkan tenaga medis, termasuk dokter dari Myanmar yang sudah banyak belajar di Indonesia. Salah satunya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta," kata Salman di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara sinergis. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas para guru di Myanmar, untuk mengisi sekolah-sekolah bantuan Indonesia di sana.
"Selain mendirikan sekolah, kami juga harus mengimbanginya dengan pembangunan kapasitas para tenaga pengajar. Terkadang, di satu sekolah hanya dilengkapi 5-6 guru. Padahal, jumlah muridnya bisa sampai 240 anak," ujarnya.
Selain di bidang kesehatan, capacity building juga akan diterapkan pada Kepolisian Myanmar. Karena, salah satu permasalahan munculnya krisis di Rakhine adalah hilangnya hak asasi manusia.
Ke depan, seluruh aparat keamanan Myanmar akan diberikan pelatihan dalam menangani konflik Rohingya.
"Pelatihan ini termasuk pembinaan kepada masyarakat, serta hal-hal teknis yang harus diketahui oleh seorang polisi. Indonesia punya pusat penanganan teroris. Saya rasa, mereka akan senang jika dibawa ke sini untuk diberi pemahaman, seperti apa menanggulangi konflik," katanya kepada VIVA.co.id.
Korban TPPO di Myanmar Minta Pemerintah Indonesia Segera Pulangkan Mereka
Warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, minta bantuan pemerintah segera dipulangkan
