China Ingin Dongkrak Pariwisata dengan 'Revolusi Toilet'
- REUTERS
VIVA.co.id – China berencana untuk meningkatkan investasi di bidang pariwisata dengan mengembangkan rust belt (kawasan industri) serta merevolusi seluruh toilet umum dengan tingkat kebersihan tinggi dan modern.
Kementerian Pariwisata China, seperti dikutip situs Reuters, Selasa, 27 Desember 2016, mengumumkan untuk berinvestasi sebesar dua triliun yuan (US$290 miliar) di sektor pariwisata sepanjang periode 2016-2020 dengan menerjemahkan pertumbuhan ekonomi tahunan akan terdongkrak lebih dari 14 persen.
Mengenai 'revolusi toilet', China sepertinya ingin menghapus stigma sebagai negara jorok dan tidak nyaman. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 100 ribu toilet umum selama lima tahun akan dibangun bagaikan fasilitas bintang lima. Tempat buang hajat ini akan dijejali beragam fasilitas.
Fasilitas yang dimaksud antara lain adanya pemanas, tombol pengatur suhu dan tekanan air, musik dan wi fi, layar monitor serta hemat energi. Beijing nampaknya ingin menggeser target penerimaan negara dari ekspor ke pariwisata. Hal ini untuk mengimbangi dampak dari permintaan global yang terus-menerus melemah.
Tak sekadar retorika, China juga mendorong pengembangan pariwisata dengan 'basis demonstrasi turis' seperti beberapa kota batu bara, yang merupakan kawasan industri, akan disulap menjadi taman.
Berdasarkan catatan Dewan Negara China, jumlah wisatawan domestik diperkirakan bakal mencapai 6,4 miliar orang pada 2020, atau meningkat 4 miliar orang dari tahun lalu.
Sementara, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke China ditargetkan mencapai 150 juta orang dalam lima tahun ke depan, atau naik 16 juta dari 2015 yang sebesar 134 juta orang.
Adapun, total jumlah jasa pariwisata milik negara akan memberi pemasukan sebesar 7 triliun yuan (US$1 triliun) pada 2020, atau setara dengan lebih dari 11 persen dalam pendapatan pariwisata per tahun.
Geruduk Kantor Gubernur Bali, Buruh Tuntut Karyawan Kontrak di Sektor Pariwisata Dihapus
Ratusan orang yang melakukan orasi di depan Kantor Gubernur itu menuntut pemerintah untuk menghapus status karyawan kontrak bagi pekerja pariwisata di Bali.
