Palestina: Resolusi DK PBB Kemenangan Hukum Internasional
- REUTERS/Shannon Stapleton
VIVA.co.id – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar Israel menghentikan pembangunan pemukimannya di wilayah Palestina.
Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah, menilai resolusi PBB itu merupakan tamparan keras bagi kebijakan Israel dan berpotensi mendatangkan dukungan baru bagi Palestina merdeka.
"Resolusi Dewan Keamanan PBB itu adalah sebuah pukulan keras bagi kebijakan Israel. Kecaman internasional terhadap pembangunan pemukiman Israel bulat dan akan mendatangkan dukungan yang lebih besar untuk solusi dua negara," kata Nabil seperti dilansir dari Reuters, Sabtu, 24 Desember 2016.
Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat menilai keluarnya resolusi DK PBB itu merupakan kemenangan bagi hukum internasional dan warga sipil.
"Inilah hari kemenangan bagi hukum internasional, kemenangan untuk warga sipil atas harga yang harus dibayar, dan penolakan total kepada pasukan ekstremis di Israel," kata Saeb.
Menlu AS John Kerry menyerukan Israel dan Palestina memajukan kemungkinan solusi dua negara pasca keluarnya resolusi itu. Resolusi DK PBB keluar setelah AS abstain dan tidak menggunakan hak veto.
Kerry menegaskan, AS tidak setuju dengan setiap aspek dalam resolusi. Namun demikian, mempertimbangkan PBB yang benar-benar mengutuk aktivitas kekerasan, hasutan, dan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.
"Dan menyerukan kepada kedua belah pihak agar mengambil langkah-langkah konstruktif untuk membalikkan tren dan memajukan prospek solusi dua negara," ujarnya.
Sementara itu, Israel berharap dapat bekerja sama dengan Presiden AS terpilih Donald Trump melawan efek dari resolusi DK PBB itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemerintahan Obama tidak hanya gagal melindungi Israel dari kelompok-kelompok tertentu di PBB, tetapi juga berkolusi di belakang layar.
"Israel berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpiih Trump dan dengan seluruh teman kami di Kongres, baik Republikan maupun Demokrat, untuk menghilangkan efek berbahaya dari resolusi yang absurd ini," kata Netanyahu. (ase)
Media Asing Soroti Pelaksanaan Olimpiade Paris 2024 Ditunggangi Konflik Global dan Keamanan Siber
Media asing merilis berita terkait penilaian adanya agenda politik tersendiri dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Simak
