Pesan Menlu Retno ke Suu Kyi soal Rohingya
- VIVA.co.id/Kemlu RI
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan keprihatinan Indonesia terkait nasib kelompok etnis Muslim Rohingya dan situasi di Negara Bagian Rakhine.
Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, di ibu kota Naypyidaw, Selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan terakhir di Rakhine secara terbuka.
Retno menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan agar segera dilakukan sebagai upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di wilayah barat Myanmar.
"Indonesia berharap pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan HAM kepada semua masyarakat di Rakhine," kata Retno, melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Desember 2016.
Menurutnya, Indonesia akan terus melakukan dialog untuk mendorong terciptanya situasi yang kondusif, baik dengan Myanmar, Komisi PBB pimpinan Kofi Annan serta pihak lain, yang memiliki kepedulian terhadap situasi di wilayah yang dihuni etnis minoritas Rohingya.
"Masalah inklusifitas di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ungkap mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
Pada kesempatan yang sama, Aung San Suu Kyi menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia selama ini. Ia juga menghargai bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine pascainsiden 9 Oktober 2016.
Menlu Retno Marsudi saat menyambangi Aung San Suu Kyi di Myanmar (dok. Kemlu RI).
"Kami selalu membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk sampai langsung ke Rakhine," ujar Suu Kyi. Seperti diketahui, bantuan dari masyarakat Indonesia telah membantu memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine.
Hingga kini Indonesia, salah satunya melalui Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU), telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine.
Sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama interfaith dialogue, sistem pemerintahan yang baik, demokrasi dan HAM.