PBB: Genosida Juga Terjadi di Sudan Selatan
- REUTERS
VIVA.co.id – Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyebutkan, bahwa tindak pembersihan etnis saat ini juga tengah berlangsung di Sudan Selatan. Kelaparan, pembakaran desa-desa dan pemerkosaan terjadi di seluruh negeri.
Komisi HAM yang terdiri dari tiga anggota dan didirikan awal tahun ini baru saja menyelesaikan kunjungan selama 10 hari ke Sudan Selatan, yang telah dirusak oleh konflik selama lebih dari tiga tahun. Kendati demikian, Presiden Sudan Salva Kiir membantah bahwa pembersihan etnis berlangsung.
Dalam sebuah pernyataan, Komisi PBB tersebut menyatakan bahwa sebuah "panggung" tengah diatur untuk mengulangi apa yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 lalu, di mana 800 ribu orang yang terdiri dari orang Tutsi dan Hutu, dibunuh dalam waktu tiga bulan.
Dilansir BBC, Yasmin Sooka sebagai Ketua Komisi HAM mengatakan, bahwa ketika melakukan kunjungan, ia mendengar penduduk desa mengatakan siap mempertaruhkan nyawa, untuk mendapatkan tanah mereka kembali.
Perang sipil di Sudan Selatan bermula pada tahun 2013, dua tahun setelah Sudan Selatan merdeka. Pemicunya adalah ketika Presiden Salva Kiir memecat anggota kabinet dan menuduh Wakil Presiden Riek Machar menghasut terjadinya kudeta.
Pemerintah dan pemberontak pernah sepakat untuk melakukan pembicaraan damai pada tahun 2014 lalu, di mana kesepakatan akhirnya ditandatangani setahun kemudian. Machar akhirnya kembali dari pengasingan untuk dipilih kembali sebagai presiden pertama dari pemerintah persatuan yang baru di bawah kepemimpinan Kiir pada April 2016. Namun beberapa bulan kemudian konflik kembali pecah. Dan Machar kembali dipecat.
Sejak itu perang saudara tak berhenti di Sudan Selatan. Sejak awal perang berkobar hingga saat ini, lebih dari 2,2 juta warga Sudan Selatan terpaksa kehilangan rumah mereka.
(mus)
7 Negara dengan Populasi Daerah Kumuh Terbesar di Dunia
Daerah kumuh, yang juga dikenal sebagai pemukiman kumuh merupakan area di mana kondisi lingkungan dan infrastruktur perkotaan sangat tidak memadai.
