Korut Akan Berikan 'Hadiah' untuk Donald Trump
- Reuter/KCNA
VIVA.co.id – Korea Utara berencana untuk melakukan uji coba nuklir bertepatan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 20 Januari 2017 di ibu kota Washington DC.
Direktur Center for Unification Strategy Korea Selatan, Lee Su-seok, mengatakan langkah Korea Utara ini mungkin sebuah cara untuk bernegosiasi dengan AS atas berbagai sanksi berlapis yang diterima negeri paling tertutup tersebut.
Seperti diketahui, AS di bawah Presiden Barack Obama getol memberikan sanksi ekonomi atas sikap 'tambeng' Korea Utara soal uji coba rudal nuklir.
"Kita semua tahu kalau Trump akan dilantik awal tahun 2017. Akan sangat mungkin jika Pyongyang juga merencanakan uji coba rudal balistik nuklirnya sebagai 'negosiasi' dengan AS," kata Su-seok, dalam sebuah forum militer yang diadakan di Seoul, Korea Selatan, seperti dikutip situs Express, Kamis, 24 November 2016.
Negeri Kim Jong-un ini diketahui telah meluncurkan 20 rudal balistik sepanjang 10 bulan terakhir pada tahun ini yang bertujuan untuk mengembangkan senjata mutakhir jarak jauh yang mampu menghancurkan daratan AS.
Tak pelak, informasi ini memicu kekhawatiran atas keselamatan Trump yang dinilai menjadi ancaman nyata.
Mengenai hubungannya dengan Korea Selatan, Su-seok menyatakan kekhawatirannya yang semakin menurun. Hal ini disebabkan aksi provokasi militer kedua negara yang memicu ketegangan di kawasan.
"Hubungan Inter-Korea akan tetap dingin dan ini kami perkirakan masih berlanjut hingga semester I 2017," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Cho Tae-yong, seperti dikutip Kbs.co.kr, mengatakan dirinya diberikan jaminan bahwa pemerintahan AS di bawah Donald Trump akan mengadopsi langkah-langkah tegas atas Korea Utara.
Menurut Tae-yong, para asisten Trump memiliki pandangan yang sama tentang Korea Utara dengan pemerintahan saat ini, seperti pelanggaran yang dilakukan Pyongyang atas kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Seperti halnya pemerintahan Obama, para asisten Trump juga sependapat tidak ada ruang untuk melakukan dialog dengan Korea Utara saat ini, karena negara komunis itu menolak untuk membahas denuklirisasi. (ase)
