Hari Ini, 'Bersih' Gelar Demo Akbar Turunkan PM Malaysia
- REUTERS/Bazuki Muhammad
VIVA.co.id – Kelompok pro-demokrasi Malaysia yang menamakan dirinya 'Bersih' akan berunjuk rasa besar-besaran di ibu kota Kuala Lumpur, pada Sabtu, 19 November. Pengunjuk rasa akan turun ke jalan akan mengenakan baju berwarna kuning dan mengutarakan aspirasi mereka.
Mengutip situs Todayonline, Jumat, 18 November 2016, Bersih menuntut diterapkannya prinsip demokrasi. Demonstrasi massa ini merupakan puncak dari unjuk rasa keliling selama tujuh minggu dalam menanggapi skandal megakorupsi perusahaan keuangan 1MDB yang menyeret Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.
"Kami akan menuntut perubahan karena kami telah menciptakan kesadaran tingkat nasional. Kami pun berharap lebih banyak orang berpartisipasi," kata Ketua Bersih, Maria Chin Abdullah.
Menanggapi aksi ini, beberapa organisasi perdagangan yang mengaku mewakili sekitar 1.000 pemilik usaha telah mengajukan protes.
Mereka mengklaim bahwa pendapatan rata-rata harian mereka telah menurun dan khawatir demonstrasi tersebut akan memengaruhi pendapatan mereka. Ini berdasarkan unjuk rasa sebelumnya yang telah mengakibatkan sektor moneter maupun properti mengalami kerugian.
Namun, Hakim Pengadilan Tinggi Nanthan Balan mengatakan bahwa aliansi pedagang tersebut gagal memberikan penjelasan yang kredibel mengapa aksi ini harus dihentikan. Hal ini karena aksi Bersih sebenarnya sudah diketahui sejak September 2016.
Nanthan juga mencatat bahwa pihak penggugat telah gagal untuk memberikan bukti yang mendukung klaim mereka bahwa aksi unjuk rasa Bersih sebelumnya telah menyebabkan kerusakan toko maupun aset milik mereka.
Bersih telah menggelar empat demonstrasi besar sejak 2007 yang menuntut reformasi pemilu dan pemerintahan yang adil.
Aksi ini mendesak para pendukungnya untuk berkumpul di Kuala Lumpur yang menekan PM Najib mengundurkan diri atas penyimpangan keuangan yang diduga terkait dengan perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad.
Sri Mulyani Pastikan Skandal 1MDB Tak Terjadi di SWF Indonesia
Pemerintah sudah memperkuat upaya tata kelola yang baik dalam SWF Indonesia dari mulai proses rekrutmen tiga dewan pengawas.
