Strategi Indonesia Raih Dukungan Jadi Anggota DK PBB
- PTRI New York
VIVA.co.id – Indonesia sedang berkepentingan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2019-2020.
Dalam visinya, Indonesia ingin mewujudkan pengiriman 4.000 personel pasukan keamanan perdamaian (peacekeepers) pada 2019.
Salah satu upaya untuk meraih dukungan adalah menggelar Challenges Forum Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 November 2016.
Selaku tuan rumah, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, mengatakan, PBB harus mempertimbangkan kebijakan pemberian insentif bagi negara penyumbang pasukan, dan seraya menggarisbawahi pentingnya perspektif regional untuk mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.
"PBB harus mencari cara yang efektif dalam kerja sama antara Dewan Keamanan dan Sekretariat serta negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian," kata Hasan, dalam keterangan persnya, Kamis, 10 November 2016.
Selain itu, terdapat sejumlah hal pokok yang ditekankan oleh Hasan, yaitu pentingnya mewujudkan seluruh komitmen negara-negara anggota PBB pada 2017.
"Itu termasuk melalui komitmen PBB dalam menjamin keterwakilan yang proporsional bagi negara penyumbang pasukan. Selain itu juga untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pelatihan personil pasukan perdamaian," paparnya.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar, yaitu di peringkat 11. Tujuan utama Challenges Forum adalah membahas isu-isu penting dan berbagai tantangan terkini yang dihadapi pasukan perdamaian, baik militer, polisi, maupun sipil.
PBB: Serangan Israel ke Pasukan Perdamaian di Lebanon Bisa Jadi Kejahatan Perang
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pasukan perdamaian bisa disebut sebagai kejahatan perang
