Kanada Dukung RI Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB
- REUTERS/Shannon Stapleton
VIVA.co.id – Upaya Indonesia agar kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk periode 2019-2020 mendapat dukungan dari masyarakat internasional, termasuk Kanada. Kapasitas dan komitmen yang telah ditunjukkan bagi misi perdamaian dunia selama ini dipandang sebagai modal besar bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam keanggotaan “institusi elit” PBB itu.
Dukungan Kanada bagi Indonesia tersebut disuarakan oleh Deputi Perwakilan Tetapnya untuk PBB di New York, Duta Besar Michael Grant. “Kanada menyambut baik dan mendukung upaya pencalonan Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Kanada pun berencana menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode berikutnya. Ini mencerminkan komitmen besar dari kedua negara untuk memberi sumbangsih bagi keamanan dan perdamaian dunia di bawah naungan PBB,” kata Grant dalam kunjungannya di Jakarta hari ini.
Sebagai diplomat yang aktif mengikuti berbagai perundingan PBB di New York, Grant mengakui kapasitas dan komitmen Indonesia dalam turut mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan dunia. “Para diplomat Indonesia selama ini menunjukkan kepiawaian dan komitmen di banyak perundingan PBB dalam membahas isu-isu menyangkut masalah keamanan internasional. Indonesia pun memiliki pengalaman dan reputasi yang tinggi dalam misi penjaga perdamaian di bawah naungan PBB,” kata Grant.
Dia mengingatkan bahwa komitmen Indonesia itu tidak saja berupa pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB ke sejumlah wilayah konflik. Indonesia pun telah membangun fasilitas khusus Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Tentara Nasional Indonesia, yang berlokasi di Sentul, Bogor. Didirikan pada 2012, PMPP merupakan fasilitas pelatihan khusus bagi para anggota TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia sebelum berpartisipasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
“Fasilitas itu, saya yakin, tidak saja menjadi model di tingkat kawasan, namun juga di tingkat global. Ini salah satu sumbangsih besar Indonesia bagi misi operasi perdamaian PBB di penjuru dunia,” kata Grant, yang berkesempatan menemui pimpinan PMPP selama kunjungannya di Jakarta.
Faktor-faktor itulah yang membuat Grant yakin bahwa Indonesia berpeluang untuk bisa kembali berkiprah dalam Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap di periode mendatang. “Seperti Indonesia, Kanada pun berkeyakinan bahwa Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan instrumen vital dalam mencegah maupun mengatasi konflik di penjuru dunia,” kata Grant.
Deputi Perwakilan Tetap Kanada untuk PBB di New York, Duta Besar Michael Grant (Foto: Kedubes Kanada di Jakarta)
Selain Misi Pemeliharaan Perdamaian, Grant memaparkan sejumlah agenda lain yang tengah menjadi perhatian bersama antara Kanada, Indonesia, dan negara-negara lain di PBB. Beberapa isu itu di antaranya mensukseskan Agenda 2030 - yaitu mewujudkan agenda pembangunan yang berkelanjutan - penanganan migrasi dan pengungsi, serta reformasi di dalam tubuh PBB, termasuk Dewan Keamanan.
“Kami berharap agar di masa depan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB bisa mewakili semua kawasan. Selain itu, penggunaan hak veto dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan perlu diatur kriterianya agar tidak digunakan begitu saja oleh salah satu anggota tetap. Tidak bijak rasanya hak veto digunakan untuk mengugurkan suatu resolusi yang mengecam kejahatan massal di suatu wilayah, contohnya di Suriah,” kata Grant.
PBB: Serangan Israel ke Pasukan Perdamaian di Lebanon Bisa Jadi Kejahatan Perang
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap pasukan perdamaian bisa disebut sebagai kejahatan perang
