Taiwan Berharap Bisa Berpartisipasi di Interpol
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Republik China atau Taiwan berharap bisa berpartisipasi dalam Organisasi Kerjasama Kepolisian se-Dunia, yang populer disebut Interpol. Sebagai warga dunia, Taiwan butuh kerjasama aparat penegak hukum dari negara-negara lain untuk bisa memerangi kejahatan lintas-negara.
Demikian menurut Lian-Jen Chang, Kepala Perwakilan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia. Harapan Chang ini terkait dengan status Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali hari ini, yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sidang Umum Interpol itu dihadiri delegasi dari seluruh anggotanya di penjuru dunia.
Chang merujuk kepada pidato Presiden Joko Widodo pada upacara pembukaan Forum Perdamaian Dunia Ke-6 (WPF) di Jakarta pekan lalu bahwa memerangi ekstremisme, kekerasan dan terorisme membutuhkan upaya kolektif.
“Presiden Jokowi menunjukkan pentingnya persatuan dan tanggung jawab bersama dalam memerangi terorisme. Beliau memiliki tujuan yang kuat. Maka Pemerintah Republik China (Taiwan) juga percaya pada gagasan yang sama dan karenanya mendesak masyarakat global untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam Interpol,” kata Chang dalam keterangannya kepada VIVA.co.id hari ini.
Taiwan berharap untuk berpartisipasi dalam Sidang Umum Interpol sebagai pengamat di bawah nama China Taipei. “Dengan menghadiri pertemuan tersebut, Taiwan dapat langsung mengambil bagian dalam berbagi kegiatan intelijen keamanan dan kerja sama internasional dalam memerangi terorisme dan kejahatan lintas batas negara. Kami dengan demikian dapat membantu menjaga keamanan masyarakat global melalui koordinasi dengan lembaga kepolisian pidana dari negara-negara lain,” kata Chang.
Posisi Strategis
Dia mengungkapkan posisi geo-strategis Taiwan, yang menghubungkan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Pada 2015, 48.3 juta penumpang masuk dan keluar bandara Taiwan.
Karena jumlah wisatawan yang besar ini, Taiwan memerlukan informasi mengenai Dokumen Perjalanan yang Dicuri dan Hilang milik Interpol (SLTD) guna melakukan penyaringan paspor wisatawan asing yang lebih baik . Sistem SLTD menemukan 125.000 kasus penggunaan ilegal dari dokumen perjalanan.
“Oleh karena itu, kami percaya bahwa akses ke database ini akan membantu negara kami dalam mencegah teroris masuk ke Taiwan, atau menjadikan Taiwan sebagai tempat transit menuju negara-negara lain,” kata Chang.
Dia juga mengingatkan bahwa Interpol membolehkan badan-badan kepolisian yang bukan anggota untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan sebagai pengamat, jika diundang oleh kedua negara tuan rumah dan Sekretaris Jenderal.
“Partisipasi Taiwan sebagai pengamat di Majelis Umum tidak melibatkan status keanggotaan atau masalah kedaulatan. Partisipasi Taiwan di Interpol melalui kehadirannya di pertemuan dan acara Interpol akan mengkompensasi kekurangan Taiwan dalam intelijen yang berkaitan dengan kejahatan,” kata Chang, sembari mengingatkan bahwa Palestina pun diberikan status pengamat pada tahun 2011.
(mus)
