Pemerintah RI Serius Pantau Pembebasan Kota Mosul dari ISIS
- REUTERS/Alaa Al-Marjani
VIVA.co.id – Operasi pasukan khusus Irak untuk merebut kembali kota Mosul dari kepungan ISIS masih terus dilakukan sejak dua pekan lalu. PM Irak Haider al-Abadi pun telah mendesak kelompok ISIS untuk menyerah.
Pemerintah Indonesia turut mengikuti perkembangan yang belakangan terjadi di wilayah Timur Tengah, karena akan berdampak terhadap situasi dan stabilitas di kawasan. "Mengenai hal ini, perwakilan kita di Baghdad secara terus menerus memberi perkembangan kepada Menlu RI. Kita melihat upaya pemerintah Irak untuk merebut kembali Mosul dari teroris mengalami kemajuan yang cukup baik," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di Gedung Kemlu, Kamis 3 November 2016.
Penanganan terorisme merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dalam konteks kerja sama negara anggota ASEAN, termasuk di dalamnya pertukaran informasi intelijen. Mengenai ancaman kemungkinan pergerakan teroris ke kawasan Asia Tenggara, pemerintah menjamin akan terus memantau dan mengantisipasi kemungkinan tersebut.
"Itu sudah jadi perhatian para pemimpin di ASEAN dan negara dialog partner. Kita juga selalu memantau WNI yang ada di beberapa daerah terkena konflik," ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui sejak pertengahan Oktober lalu, PM Irak telah mengumumkan dimulainya serangan besar untuk merebut kembali Kota Mosul. Mosul merupakan kota terbesar kedua di Irak dan kota terakhir yang masih berada di bawah kontrol ISIS, setelah serangkaian operasi militer pemerintah yang berupaya untuk merampas wilayah-wilayah dari ISIS sejak tahun 2014.
Hingga kini sekitar 50.000 personel keamanan Irak, pejuang Peshmerga Kurdi, suku Arab Sunni dan milisi Syiah telah terlibat dalam serangan yang dimulai sejak dua minggu lalu. Pasukan gabungan ini dikumpulkan untuk mendorong militan ISIS meninggalkan kubu terakhirnya di salah satu kota utama Irak tersebut.
(mus)
Mencekam, Kawasan Pusat Pemerintahan Irak Diserang Roket 'Tak Bertuan'
3 roket mendarat di dekat kantor pemerintahan Irak dan kedutaan asing
