Erdogan Kalap, Perpanjang Dekrit dan Terus Tangkapi Aktivis
- Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout
VIVA.co.id – Paska kudeta yang gagal, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus memberangus semua hal yang dianggap memiliki jaringan atau terkait dengan Fethullah Gulen, ulama moderat Turki yang kini menetap di Amerika. Pemerintah Turki yakin, Gulen, yang disebut sebagai teroris, adalah dalang kudeta gagal yang terjadi pada Juni lalu.
Diberitakan Reuters, 5 Oktober 206, pemerintah Turki menutup sebuah stasiun televisi karena diduga menyebarkan propaganda teroris. IMC TV, yang dikenal sebagai media pro-Kurdi dan liberal ini, menjadi organisasi media Turki terbaru yang ditutup. Penutupan dilakukan setelah pihak kepolisian menggerebek gedung dan memutus penyiaran yang sedang berlangsung. Sejak pekan lalu, pemerintah setempat juga telah menutup beberapa media.
Dilansir dari Al Jazeera, Rabu 5 Oktober 2016, Banu Guven salah satu jurnalis veteran di IMC TV mengatakan, media tersebut ditutup lantaran menyentuh isu-isu sensitif di Turki. "Kami memang membahas isu Kurdi, karena ini adalah masalah yang paling menantang yang tengah dihadapi Turki. Tapi IMC TV tidak hanya menyiarkan hal ini. Kami juga menyiarkan tentang hak asasi manusia, hak perempuan juga minoritas lainnya," kata Guven.
Wakil Perdana Menteri Nurman Kurtulmus mengumumkan, kabinet telah menyetujui perpanjangan dekrit hingga akhir Januari 2017. Status darurat yang diberlakukan di Turki memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi perintah eksekusi, tanpa memerlukan persetujuan parlemen. Ini memungkinkan tindak penutupan organisasi media, apabila mereka menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Hingga hari ini, 5 Oktober 2016, pemerintah Turki telah memecat 13.000 petugas kepolisian, menahan puluhan anggota Angkatan Udara, juga memecat puluhan ribu guru dan PNS. Menurut Reuters, sudah lebih dari 100.000 orang dari militer, PNS, polisi, hakim, guru, dan dosen dipecat dari pekerjaan mereka. Lebih dari 32.000 ditahan.
Turki Kembali Pecat Ribuan Tentara dan Polisi
Tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman pada keamanan nasional.
