Hasil Referendum Disetujui, Thailand Gelar Pemilu Demokratis
- REUTERS/Chaiwat Subprasom
VIVA.co.id - Susunan pemerintahan akan dipilih secara demokratis bakal mengambil alih kekuasaan Thailand pada awal Desember 2017. Putusan ini keluar setelah pemerintah negeri Gajah Putih itu mengesahkan konstitusi yang membuka jalan bagi pemilihan umum.
Berdasarkan proses penghitungan suara yang sudah mencapai 94 persen oleh Komisi Pemilihan Thailand, sebanyak 61,4 persen suara mendukung konstitusi baru yang dirancang oleh junta militer tersebut dan sisanya sebanyak 37,9 persen menolak. Hasil penghitungan selengkapnya diperkirakan akan selesai pada Rabu.
Pemungutan suara ini adalah ujian bagi junta militer yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Ia adalah sosok yang berhasil melakukan kudeta meggulingkan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 lalu.
"Diperkirakan pemilihan umum akan dilaksanakan pada awal bulan September atau Oktober 2017. Setelah itu, pemerintahan baru akan resmi bekerja bulan Desember 2017," kata Chatchai Na Chiang Mai, Juru Bicara Komite Penyusunan Konstitusi Thailand, dilansir situs Reuters, Senin, 8 Agustus 2016.
Sementara para pengamat menilai masyarakat memiliki keinginan besar untuk melihat stabilitas politik di pemerintahan yang akan datang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand telah diguncang oleh berbagai gejolak politik yang telah menghambat pertumbuhan negara seperti pengambilalihan pemerintahan oleh militer dan unjuk rasa yang berujung kematian.
Sebelum pemungutan suara, partai politik besar Thailand telah mengkritik rancangan konstitusi dan mengatakan akan membatasi demokrasi, termasuk menyerukan ketentuan untuk menyediakan kursi Senat kepada para komandan militer.
Thailand telah terbagi selama lebih dari satu dekade antara kubu rival. Salah satunya dipimpin oleh mantan perdana menteri populis, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2006, dan kini mengasingkan diri.
Partai Puea Thai, yang membawa adiknya, Yingluck berkuasa pada pemilu 2011, juga diturunkan dari kursi pemerintahan oleh militer pada 2014.
Mayoritas Warga Thailand Setuju Konstitusi Militer
Sekitar 80 persen surat suara sudah dihitung.
