'Kesetaraan Gender di Asia Masih Perlu Dibenahi'
- Viva.co.id/Rebecca Reiffi Georgina
VIVA.co.id – Banyak hal mengenai kesetaraan gender yang perlu dibenahi di Asia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Regional Director of UN Women Office for Asia, Roberta Clarke. Menurut Clarke, masih ada saja hak-hak seseorang, khususnya perempuan, yang masih “jomplang” jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.
"Misalnya sektor edukasi untuk mengubah norma sosial dan sektor hukum untuk menentukan regulasi yang akan ditaati setiap pihak," kata Clarke, Kamis 19 Mei 2016, di Hotel Shangrila, Jakarta.
Ia menegaskan, setiap kementerian seharusnya mengerti apa saja perbedaan dari kehidupan pria dan perempuan. Sehingga, kata dia, jadi tanggung jawab para pembuat kebijakan negara soal perbedaan kebijakan gender.
"Pemerintah juga harus menjamin kesamaan kesempatan dari setiap gender. Kesamaan gender tak hanya memprihatinkan di Asia saja, tapi di setiap tempat. Tidak ada negara di dunia yang berhasil mencapai kesetaraan gender," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, meskipun suatu negara kaya namun masih belum ada yang dapat mencapai terjaminnya kesetaraan gender. Ini, katanya, merupakan isu besar bagi setiap perempuan di dunia dan faktanya tidak akan ada kedamaian, ekonomi yang baik, dan keamanan jika tak banyak perempuan dilibatkan.
Sementara itu Clarke memiliki pendapat sendiri mengenai hubungan kaum LGBT atau pernikahan sesama jenis yang kini mulai diterima di sejumlah negara. Ia menegaskan, UN Women pada dasarnya mengutamakan HAM dan kesetaraan gender.
"Masalah pernikahan ini mengikat kebebasan orang dewasa untuk menikah dan keputusan mereka akan hal itu. UN Women mendukung kesetaraan HAM," kata Clarke.
Ia memaparkan, posisi UN Women yang terutama adalah memastikan tak ada perbedaan perlakuan dan semua orang harus bisa mendapat perlindungan hukum yang sama.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, akan memperkenalkan undang-undang untuk melindungi kaum transgender dari diskriminasi. Trudeau mengatakan, undang-undang yang akan menjamin "perlindungan penuh" terhadap kaum transgender Kanada itu akan disahkan pekan ini.
Sementara itu, Presiden Meksiko mengajukan proposal yang memungkinkan pengesahan pernikahan sesama jenis secara nasional. Jika disetujui, ini akan menjadi kebijakan terbaru dalam serangkaian keputusan progresif di negara tersebut.
