KTT Anti-Korupsi London Bahas Komitmen Transparansi Keuangan
- Reuters
VIVA.co.id – Pemimpin dan diplomat dari seluruh dunia berkumpul di London, Inggris untuk membuat kesepakatan baru dalam KTT Anti-Korupsi untuk mengakhiri penyalahgunaan pajak, korupsi dan arus laporan terlarang lainnya.
Perdana Menteri Inggris, David Cameron membuka KTT Anti-korupsi yang diikuti 42 negara ini, pada Kamis, dengan merujuk korupsi sebagai "kanker."
"Kejahatan korupsi menyentuh setiap sudut dunia. Korupsi menjadi inti masalah paling mendesak yang kita hadapi. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, kemiskinan, sampai pada ancaman radikalisasi dan ekstremisme," kata Cameron, seperti dikutip BBC, Jumat, 13 Mei 2016.
Fokus KTT ini tidak hanya korupsi di negara berkembang, tetapi juga transparansi di negara-negara kaya, yang merupakan dampak dari pembeberan Panama Papers. Sementara, Porter McConnell selaku Direktur Financial Transparency Coalition, mengungkapkan Panama Papers semakin menegaskan bahwa kerahasiaan laporan keuangan adalah alat ampuh dan membantu pergerakan dana yang tersembunyi di seluruh dunia.
"Panama Papers membuktikan bahwa tidak ada negara yang tanpa cacat. Kebocoran data keuangan itu menunjukkan bahwa sistem keuangan tercipta untuk orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia. Mulai dari individu sampai kelompok, negara kaya maupun miskin muncul dalam dokumen ini," kata McConnell.
KTT London betujuan untuk membahas langkah-langkah untuk memerangi korupsi dan menggembleng aksi global dalam masalah ini. KTT ini membahas komitmen transparansi dari pemerintah yang hadir.
Pada kesempatan yang sama, Koen Roovers, pemimpin Advokat Uni Eropa, menambahkan gelaran KTT ini merupakan langkah terbaru, karena sejumlah negara berjanji untuk menyediakan informasi kepemilikan secara terbuka, termasuk Nigeria, Kenya dan Prancis.
"Mendaftarkan kepemilikan perusahaan secara terbuka akan membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan korupsi dan pajak, serta memulihkan kepercayaan dalam sistem keuangan global," katanya.
Dalam Panama Papers mengungkapkan almarhum ayah Cameron yang kaya mengelola dana di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di Inggris.
Pembeberan selanjutnya menunjukkan perdana menteri itu memiliki saham di perusahaan tersebut dan sudah diakuinya. Pemerintah Cameron pun telah berada di bawah tekanan untuk melaksanakan reformasi yang mencakup daftar umum perusahaan Inggris dengan kepemilikan di luar negeri.
Sayangnya, Panama Papers hanya menyebut beberapa warga AS dan tidak ada pejabat tinggi. Tetapi aktivis antikorupsi menilai AS sebagai sebuah negara yang memprihatinkan terkait penghindaran pajak dan pencucian uang, khususnya di negara bagian seperti Delaware, Nevada, dan Wyoming, yang menurut para pengecam mengizinkan bisnis didirikan secara rahasia dan murah.
