India Batalkan Visa Pemimpin Uighur
- REUTERS
VIVA.co.id – India menyatakan telah mencabut visa untuk pemimpin Uighur yang telah dicap sebagai teroris. Keputusan India memicu kritik dari oposisi bahwa hal itu telah menambah tekanan dari Beijing.
Dolkun Isa, ketua eksekutif dari Kongres Uighur Dunia yang berbasis di Munich, rencananya akan menghadiri konferensi bulan ini di kota bukit utara India dari Dharmasala. Kongres Uighur Dunia adalah kongres besar dari etnis terkemuka kelompok Uighur yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia.
New Delhi memberikan visa turis kepada Isa yang menandakan bahwa pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi memberikan sedikit kelonggaran. Namun, pada Senin, 25 April 2016, juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan visa elektronik Isa telah ditarik, tanpa memberikan alasan atas keputusan tersebut.
"Sebelumnya visa telah diberikan, namun telah dibatalkan," kata juru bicara itu, mengutip laman Reuters, Senin, 25 April 2016.
Isa mengatakan kecewa dengan keputusan untuk memblokir perjalanannya ke sebuah konferensi yang bertujuan untuk bertukar ide di antara kelompok etnis dan agama yang berbeda.
"Saya menyadari dan mengerti posisi sulit yang dialami pemerintah India. Saya juga cukup menyesalkan perjalanan saya telah menimbulkan kontroversi tak berdasar seperti itu," kata Isa.
Pemerintah Modi tengah berupaya bersikap tegas dalam hubungannya dengan Pakistan dan China. Oposisi menduga keputusan Modi membatalkan visa Isa adalah atas pertimbangan tersebut. Modi berniat untuk memperluas hubungan komersial dengan China.
Etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang selalu menjadi sasaran pemerintah China atas setiap tindakan kekerasan yang terjadi negeri Tirai Bambu tersebut. China menyalahkan kerusuhan yang telah menewaskan ratusan orang di provinsi barat Xinjiang kepada militan Islam yang ingin mendirikan sebuah negara merdeka bagi etnis minoritas Muslim Uighur.
Laporan: Dinia Adrianjara
Penindasan Muslim di China: Penindasan Sistematis terhadap Kebebasan Beragama
Di bawah pemerintahan otoriter Partai Komunis China (PKC), populasi Muslim di China menghadapi pembatasan dan penindasan yang ketat terhadap praktik keagamaan mereka.
