Amnesty Internasional Desak Militer Nigeria Akui Pembantaian
- reuters.com
VIVA.co.id – Amnesty Internasional mendesak militer Nigeria untuk berterus terang dan bertanggung jawab atas kematian 350 warga sipil yang diduga telah ditembak dan dibakar hidup-hidup, kemudian dibuang di lokasi kuburan massal akibat konfrontasi di utara negara itu pada Desember 2015.
Mengutip situs The Guardian, Jumat, 22 April 2016, Direktur Penelitian dan Advokasi Amnesty Internasional Netsanet Belay mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi dan mengunjungi lokasi kuburan massal di daerah Mando, dekat kota Zaria, Negara Bagian Kaduna.
Penemuan dilakukan antara 12-14 Desember 2015 di mana lebih dari 350 pria, termasuk wanita dan anak-anak sekte Syiah diperkirakan tewas akibat kekerasan yang dialami para anggota Islamic Movement in Nigeria (IMN) yang menolak mengizinkan konvoi militer Nigeria melewati jalan dekat markas mereka.
"Penelitian kami berdasarkan keterangan saksi dan analisis citra satelit. Kami menduga kuat itu adalah kuburan massal. Sudah saatnya sekarang bagi pihak militer untuk berterus terang dan mengakui hal tersebut," kata Belay.
Sejumlah saksi memperkuat temuan Belay. "Kami saat itu masih mengenakan seragam sekolah, tiba-tiba teman saya ditembak di dahinya. Kami membawanya ke sebuah rumah, namun sebelum tiba di rumah, dia sudah meninggal," ujar Zainab (16) kepada pihak Amnesty.
Saksi lainnya, Yusuf, juga mengatakan bahwa ia melihat seorang tentara membakar sebuah klinik. Ia mengalami luka tembak serius namun berhasil kabur. "Mereka yang terluka parah dan tidak bisa melarikan diri. Dibakar hidup-hidup," tuturnya.
Namun, pihak militer membantah semua tuduhan. Mereka mengklaim bahwa kendaraan yang membawa Kepala Staf Gabungan Nigeria Jenderal Tukur Buratai diserang dengan bom dan tembakan senjata.
Selain itu, militer Nigeria menyebut laporan tersebut terlalu tergesa-gesa, tidak memihak dan tidak objektif. Mereka pun meminta Amnesty Internasional untuk membiarkan proses peradilan berjalan dengan sendirinya tanpa komentar dan gangguan.
"Amnesty International harus menunggu hingga penyelidikan komisi yudisial dan semua instansi terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikan laporan mereka sebelum membuat kesimpulannya sendiri," ujar salah seorang juru bicara militer.
Laporan: Dinia Adrianjara
