RI Siap Gelar Forum Internasional Anti-Penyelundupan Orang
- VIVA.co.id/Rebecca Reiffi Georgina
VIVA.co.id – Indonesia akan menggelar hajatan besar Bali Process pada 22 dan 23 Maret ini. Sebelum konferensi internasional di Pulau Dewata itu digelar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diagendakan bertemu dengan Menlu Australia Julie Bishop.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir, mengatakan pertemuan kedua Menlu itu akan diadakan pada Senin, 21 Maret 2016. Pertemuan keduanya dilakukan sebelum Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime ke VI atau Bali Process (BP) digelar.
"Akan ada pertemuan bilateral antara Menlu Retno dengan Menlu Bishop di Kemlu. Pertemuan bilateral bertujuan untuk membicarakan persiapan terakhir sebelum keduanya menjadi Co-Chair di BP pekan depan," kata Arrmanatha, Kamis, 17 Maret 2016 di gedung Kemlu RI, Jakarta.
Ia menjelaskan, selain membicarakan persiapan BP, kedua menteri juga akan membahas beberapa isu bilateral seperti penguatan kerja sama dagang, people to people contact, pertukaran pelajar, pemberantasan terorisme dan isu kerja sama lainnya.
"Selain itu sudah ada tujuh permintaan pertemuan bilateral untuk bertemu dengan Menlu Retno. Hingga saat ini kami mengatur jadwal karena waktunya sangat singkat. Beberapa negara yang mengajukan antara lain Belanda, Selandia Baru, Fiji, Jepang dan Afghanistan," kata dia.
Arrmanatha mengatakan, hingga saat ini sudah ada 44 negara anggota Bali Process yang mengkonfirmasikan kehadiran mereka dalam Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime ke VI atau Bali Process (BP). Total negara anggota BP adalah 47, termasuk observer dan organisasi internasional.
"Sampai pagi ini laporan yang kami dapat adalah 44 negara sudah konfirmasi termasuk negara observer dan enam organisasi internasional. Jumlah Menteri yang akan datang adalah 13, delapan Wakil Menteri dan sisanya yang datang adalah Senior Official," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir, Kamis, 17 Maret 2016 di gedung Kemlu RI, Jakarta.
Arrmanatha mengatakan, saat ini proses persiapan masih berlangsung. Dokumen atau draft pembahasan pertemuan untuk peserta sudah disebarkan. Ia menekankan isu yang akan dibahas di BP merupakan isu yang sangat penting dan sensitif mengingat sangat berhubungan langsung dengan Indonesia.
"Misalnya soal meningkatnya angka migran yang datang dari tahun lalu. Pertemuan ini merupakan salah satu cara untuk berdiskusi atau menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Arrmanatha.
Ia juga beranggapan, beratnya isu yang dibahas kali ini akan membantu Indonesia untuk mengatasi semua permasalahan yang terkait penyelundupan manusia/migran, kejahatan transnasional dan perdagangan manusia. Indonesia, ujar dia, tidak sendirian menghadapi semua isu itu dan hasil dari pertemuan ini adalah solusi jangka panjang.
Dua outcome yang dihasilkan pada BP nanti adalah Co-Chair Statement atau pembahasan apa yang disepakati dalam pertemuan, dan BP Minesterial Declaration atau langkah konkret yang akan diambil secara bersama. (ren)
