Israel: Kalau Punya Hubungan Rahasia, Pasti Ada Perjanjian

Wakil Menlu Israel, Tzipi Hotovely
Sumber :
  • www.haaretz.com

VIVA.co.id - Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, mengatakan, dalam hubungan diplomatik, termasuk dengan negara tanpa 'ikatan resmi', tetap diatur oleh pemahaman dan ketika ada negara yang secara terang-terangan melanggar, maka sama saja melakukan pelanggaran terhadap kode etik diplomasi.

"Logikanya begini. Ketika ada hubungan rahasia pastinya ada perjanjian yang harus dihormati. Itu adalah kode etik yang tidak boleh dilanggar. Dan, jika Anda memecahkannya (melanggar) itu sama saja Anda tidak bisa memutuskan hubungan (tidak boleh berkunjung ke Palestina)," tegas Hotovely, dalam dialog dengan Parlemen Israel, Knesset, seperti dikutip dari situs Jerusalem Post, Kamis, 17 Maret 2016.

Anggota parlemen Israel, Knesset, MK Ahmed Tibi, lalu mengatakan, pernyataan Hotovely ini adalah bukti kalau Israel adalah 'penguasa asing' atas Otoritas Palestina.

"Sebuah negara tanpa hubungan dengan Israel (Indonesia), dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ingin memasuki Palestina dan bertemu dengan para pemimpinnya. Mengapa Anda terlibat (menghambat pertemuan) yang nyata-nyata sudah diakui PBB?" tanya Tibi kepada Hotovely.

Ia melanjutkan, tindakan Israel ini membuktikan adanya 'kekuasaan asing' terhadap Otoritas Palestina. "Jawaban Anda membuktikan apa yang saya ucapkan," tambah dia.

Hotovely pun spontan menyebut Tibi dalam mengajukan pertanyaan sangat provokatif dan menyudutkan dirinya.

Politikus PKS: Google Ingin Kaburkan Teritori Palestina

"Kami bukan rezim asing. Kami di sini sebagai pemerintah yang sah di negeri orang-orang Yahudi, di mana ada minoritas Arab dengan hak yang sama," klaim Hotovely.

Tak hanya itu. Ia juga melihat perkembangan hubungan antara Israel dengan negara-negara Asia tidak seperti sebelumnya. Meskipun, Otoritas Palestina terus berusaha mencegah berkembangnya hubungan tersebut.

"Hubungan Israel dan Asia semakin kuat dan kuat," tegas Hotovely.

Indonesia telah menolak  membangun hubungan diplomatik dengan Israel sampai konflik negara itu dengan Palestina diselesaikan.