RI Desak OKI Agar Palestina Bebas Pendudukan Israel
- REUTERS / Ammar Awad
VIVA.co.id - Melalui Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam, Indonesia secara resmi mendesak untuk diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem).
Pasca penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri, Menlu Retno LP Marsudi, meyakini, tiada satu negara pun di dunia ini yang mampu menyelesaikan masalah Palestina sendirian.
"Kita harus mengakhiri semua ini (pendudukan Israel atas Palestina)," kata Retno, di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 6 Maret 2016. Oleh karena itu, melalui KTT ini Indonesia memanggil anggota OKI untuk merapatkan barisan menggiring Palestina menjadi negara berdaulat penuh.
"Semakin lama kita menunda, maka kita semakin membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat dan kebebasan berpendapat di sana (Palestina). Semakin lama kita membiarkan mereka tertindas, maka semakin jauh pula kemerdekaan penuh diraih Palestina," papar dia.
OKI, Retno melanjutkan, juga diingatkan untuk tidak melupakan masalah Palestina yang sudah akut ini karena terbawa isu yang sedang hangat saat ini.
"Solusinya adalah dua negara berdiri dengan kedudukan yang sama. Tidak ada solusi lain. Kita harus mengingatkan dunia, khususnya angggota OKI, agar masalah ini (Palestina) tidak hilang begitu saja dengan konflik yang sedang marak sekarang ini," tegas Retno.
Konflik yang terjadi saat ini di Timur Tengah yaitu perang sipil Suriah dengan ISIS dan Daesh. Terkait bantuan keuangan, Indonesia sendiri berjanji mengalokasikan dananya sebesar US$1,5 juta untuk beberapa tahun ke depan untuk Palestina. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi melalui UNOCHA sebesar US$1 juta.
UNOCHA adalah Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan/The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Dengan demikian, lanjut Menlu, saatnya sekarang bagi dunia Islam untuk memainkan peran yang lebih besar untuk berbicara banyak terhadap nasib Palestina secara nyata.
"OKI juga butuh dukungan internasional, khususnya PBB, untuk menggolkan solusi tunggal ini," kata Retno.