Obama Perketat Aturan Kepemilikan Senjata

VIVA.co.id - Gedung Putih mengumumkan aturan baru terkait kontrol senjata api, termasuk mereka yang terlibat dalam bisnis penjualan senjata. Dikutip dari Reuters, Senin, 4 Januari 2016, kebijakan baru tersebut juga termasuk aturan mengenai keharusan setiap penjual untuk mengantongi lisensi resmi.

Menurut kebijakan tersebut, Badan Pengatur Alkohol, Tembakau, Senapan dan Bahan Peledak Amerika Serikat, akan melakukan pemeriksaan latar belakang  bagi setiap individu yang hendak membeli senjata api termasuk membeli secara online.

"Hanya karena Anda membeli secara online, tidak berarti Anda bisa menghindar dari pemeriksaan latar belakang," kata penasihat Gedung Putih, Valeria Jarrett.

Tak hanya bagi pembeli, kebijakan ini  juga menjelaskan aturan yang mendefinisikan syarat seseorang yang bisa menjadi penjual senjata api, namun Jaksa Agung Loretta Lynch tidak dapat memberikan perkiraan berapa banyak penjual yang akan terdampak atau berapa banyak pemeriksaan latar belakang tambahan yang kini akan dilakukan.

Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, termasuk penjualan senjata pada saat pameran ataupun penjualan secara online, pemerintah AS akan segera melengkapi aturan tersebut.

FBI juga akan merombak sistem pemeriksaan latar belakang penjual dan pembeli, juga menambahkan lebih dari 230 penguji tambahan untuk memproses pemeriksaan latar belakang ini.

Selain itu, Gedung Putih juga meningkatkan usaha perawatan kesehatan mental dengan mengusulkan dana hingga US$500 juta untuk meningkatkan akses ke perawatan kesehatan mental. Namun peningkatan anggaran ini membutuhkan persetujuan Kongres.

"Ini bukan hanya rekomendasi yang baik dalam otoritas hukum saya sebagai eksekutif, tapi juga rekomendasi dari mayoritas rakyat Amerika, termasuk dukungan dari pemilik senjata," kata Obama setelah pertemuan dengan Jaksa Agung Loretta Lynch dan penasihat lainnya, seperti dikutip dari Reuters.

Jaksa Agung Loretta Lynch juga telah menulis surat untuk meminta negara-negara bagian agar bersedia memberikan informasi data catatan kriminal milik negara bagian masing-masing. Informasi itu akan digunakan dalam pemeriksaan latar belakang dan memastikan bahwa orang-orang yang didiskualifikasi karena suatu hal tertentu tidak berhak membeli senjata api.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan juga menyelesaikan aturan baru yang akan menghilangkan hambatan hukum yang membatasi masyarakat mengenai informasi orang-orang dengan masalah kesehatan mental yang akan dilarang untuk melakukan pembelian senjata.

"Peraturan ini tidak bisa menyelesaikan setiap masalah kejahatan di negara ini ataupun mencegah aksi penembakan masal. Namun peraturan ini berpotensi untuk menyelamatkan negara ini dan memastikan para keluarga korban bahwa mereka menderita karena senjata tersebut berada di tangan orang yang salah," kata Presiden Barack Obama menegaskan.