Jepang Janjikan Indonesia Program Promosi Khusus

Rabu, 16 Desember 2015 - 16:12 WIB
Oleh :
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Kemenlu-Suwandy
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Indonesia dan Jepang akan melakukan pertemuan "2+2" untuk pertama kali pada tingkat menteri. Dua pejabat tinggi yang akan dilibatkan dari masing-masing negara adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.


"Menlu Retno akan melakukan pertemuan 2+2 pertama dengan Jepang pada tanggal 17 Desember 2015. Pertemuan ini menunjukkan pentingnya kedekatan hubungan antar negara dan untuk mendorong perdamaian di kawasan serta meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Rabu, 16 Desember 2015.


Menurut Direkrut Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia, Edi Yusup, pertemuan itu akan menekankan peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara. Selain itu, kedua Menlu juga akan menegaskan kembali mengenai pelaksanaan
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
," kata Edi Yusup.
Baca Juga :
Jepang Siap Dukung Integrasi Negara-negara di Asia Tenggara


Baca Juga :
Kasus Cuitan SARA, Kemlu Ingatkan Dubes Yusron Fokus Kerja
Edi juga menyampaikan, Jepang telah menjanjikan adanya pelaksanaan suatu program promosi khusus untuk mendorong kerjasama perekonomian dan perdagangan. Sementara untuk sektor
people to people,
Baca Juga :
22-03-1942: Cripps-Gandhi Bertemu, Bahas Kemerdekaan India
Jepang dan Indonesia
  akan menyepakati bebas visa untuk kunjungan singkat bagi kedua warga negara, namun bukan untuk visa turis .

"Kita akan mendorong bebas visa untuk diplomatik dan dinas. Lalu pada bidang pertahanan akan membicarakan soal industri strategis, selanjutnya akan dibicarakan kerjasama global untuk reformasi PBB, anti terorisme dan hal lainnya," kata Edi. (ren)



Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita akan mendorong bebas visa untuk diplomatik dan dinas. Lalu pada bidang pertahanan akan membicarakan soal industri strategis, selanjutnya akan dibicarakan kerjasama global untuk reformasi PBB, anti terorisme dan hal lainnya," kata Edi. (ren)
Halaman Selanjutnya