Pramono: Menlu Bertanggung Jawab pada Diplomasi Ekonomi

Melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Senin malam, 23 November 2015, persoalan itu disayangkan Jokowi. Sebab, investasi asing langsung diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di Tanah Air. 

"Untuk itu, Presiden mengambil langkah terobosan dengan menunjuk beberapa menteri untuk mendapatkan tugas tambahan mengawal dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi serta investasi yang telah dibuat antara Indonesia dan negara-negara sahabat," ujar Pramono.

Ia menjelaskan, tugas dari para menteri yang ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi tersebut. Terkait dengan adanya kekhawatiran tumpang tindih tugas antara para menteri dan pejabat di Kementerian Luar Negeri, Pramono mengatakan, tanggung jawab penuh diplomasi ekonomi tetap berada di tangan menteri luar negeri. 

"Menteri luar negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Menteri luar negeri juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosiasi untuk dicapai kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan negara-negara lain," kata dia.

Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden dan area tanggung jawabnya yaitu:

1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah.

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang.

7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura.

8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia.

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan.

10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong.

11. Menkominfo Rudiantara untuk Amerika Serikat dan Amerika Selatan.

12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand ,Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.