Pengklaim China Selatan Harus Hormati Hukum Internasional
Senin, 23 November 2015 - 12:03 WIB
Sumber :
- CNES 2014/Distribution Airbus DS/IHS
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo pada akhir pekan kemarin meminta kepada negara-negara yang berada di sekitar Laut Tiongkok Selatan (LTS) sebaiknya mengedepankan semangat kerja sama dan menghormati hukum internasional yang berlaku. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut meminta kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan harus dihentikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian isi keterangan pers yang disampaikan Istana dan diterima VIVA.co.id. Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika masih menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan memajukan semangat kerja sama, ujar Jokowi, kestabilan di kawasan LTS bisa terjaga.
"Saya yakin tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan ketidakstabilan di Laut Tiongkok Selatan," ujar Jokowi.
Selain itu, dia berharap, negosiasi Tata Kelakuan Baik (COC) bisa dipercepat. Sementara, Deklarasi Tata Kelakuan Baik (DOC) harus diimplementasikan secara utuh dan efektif.
Hal lain yang diserukan Jokowi yakni ASEAN dan Tiongkok harus mampu membangun suatu kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan, mengingat potensi ekonomi kedua negara sangat besar.
"Kita telah memiliki target perdagangan dua arah sebesar US$1 triliun pada tahun 2020. Selain itu, investasi ditargetkan mencapai US$150 miliar. Kata kunci saling menguntungkan perlu terus mendapatkan perhatian dalam kerja sama ini," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan apreasiasi Indonesia kepada Tiongkok yang telah menjadi co-sponsor rancangan East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation untuk disahkan pada KTT ke-10 Asia Timur.
Kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan bertambah panas sebab Filipina pada bulan lalu telah mengajukan isu tersebut ke Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda. Tiongkok langsung menolak untuk ikut ambil bagian dalam proses tersebut.
Presiden Filipina, Benigno Aquino, mengatakan dalam pertemuan KTT APEC kemarin, pemerintahnay telah berdiskusi dengan beberapa negara pengklaim apakah mereka tertarik untuk ikut sidang arbitrase. Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan bulan ini akan memantau dari dekat kasus Filipina dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.
"Dalam kasus ini, Tiongkok semakin terisolir, sebab beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia yang semula agak berhati-hati kini ikut khawatir terhadap Tiongkok. Sementara, AS kian gencar untuk memberikan dukungan sidang arbitrase tersebut," ujar Direktur Peneliti di Pusat Kajian Hukum Internasional di US Naval War College, James Kraska seperti dikutip laman Chicago Tribune.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, dia berharap, negosiasi Tata Kelakuan Baik (COC) bisa dipercepat. Sementara, Deklarasi Tata Kelakuan Baik (DOC) harus diimplementasikan secara utuh dan efektif.
