Uni Afrika Tuding Sudan Selatan Terlibat Kekejian
Kamis, 29 Oktober 2015 - 17:41 WIB
Sumber :
- MSF / Jake Simkin
VIVA.co.id
- Uni Afrika (AU) menuduh pemerintah dan pemberontak di Sudan Selatan melakukan kekerasan ekstrem sejak konflik yang terjadi pada akhir 2013.
Dikutip dari
BBC,
Kamis, 29 Oktober 2015, sebuah komisi penyelidikan menemukan adanya bukti pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, dan perkosaan yang sebagian besar menimpa warga sipil, termasuk kasus kanibalisme walaupun tidak terjadi secara massal.
Ketegangan tetap terjadi antara pemerintah dan pemberontak setelah kesepakatan damai antara keduanya gagal dan berkali-kali terjadi pelanggaran. Diketahui bahwa ribuan orang tewas dan dua juta orang lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka sejak perang saudara dimulai sekitar dua tahun lalu.
"Mereka yang melakukan kekejaman dalam laporan harus dibawa ke pengadilan," kata juru bicara kepresidenan Ateny Wek Ateny.
Kendati demikian, ia yakin bahwa ada bukti meyakinkan yang memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam melakukan aksi kekerasan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kata Ateny, Sudan Selatan akan membentuk komisi sendiri untuk penyelidikan.
PBB juga telah menuduh pemerintah dan para pemberontak di sana atas kekejaman serta kejahatan yang mereka lakukan. PBB menilai, situasi justru semakin memburuk sejak kedua pihak menandatangani kesepakatan damai.
Ketegangan tetap terjadi antara pemerintah dan pemberontak setelah kesepakatan damai antara keduanya gagal dan berkali-kali terjadi pelanggaran. Diketahui bahwa ribuan orang tewas dan dua juta orang lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka sejak perang saudara dimulai sekitar dua tahun lalu.
"Mereka yang melakukan kekejaman dalam laporan harus dibawa ke pengadilan," kata juru bicara kepresidenan Ateny Wek Ateny.
Kendati demikian, ia yakin bahwa ada bukti meyakinkan yang memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam melakukan aksi kekerasan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kata Ateny, Sudan Selatan akan membentuk komisi sendiri untuk penyelidikan.
PBB juga telah menuduh pemerintah dan para pemberontak di sana atas kekejaman serta kejahatan yang mereka lakukan. PBB menilai, situasi justru semakin memburuk sejak kedua pihak menandatangani kesepakatan damai.
Baca Juga :
Redam Konflik, Pemerintah Sudan Sebar Jaksa Agung di Darfur
400 hakim saat ini sedang dipinjam oleh negara-negara teluk.
VIVA.co.id
8 April 2016
Baca Juga :