Reunifikasi Keluarga, Korea Utara Gunakan Sistem Lotre

Dikutip dari laman Tribune Pakistan, Senin, 21 September 2015, sistem itu dikritik oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michael Kirby. Dia mengatakan tidak adil bagi keluarga di Korut untuk dipilih dengan menggunakan lotre.

Dalam proses reunifikasi yang digelar pada akhir Oktober nanti, akan dipilih masing-masing 100 orang untuk dipertemukan dengan keluarganya. 

Sementara, lebih dari 60 ribu orang di Korea Selatan yang berharap bisa kembali bersatu dengan keluarga mereka di Korut. Menurut dia, kesepakatan yang telah diatur dengan jumlah 100 orang, sangat jauh dari harapan publik. 

"Dengan tingkat angka 100 seperti yang saat ini diberikan kesempatan, maka akan banyak orang yang justru meninggal sebelum angka tersebut dipenuhi. Pemerintahan Korut sangat kejam dan apa yang mereka lakukan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental, karena membatasi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul lagi," ujar Kirby.

Dia turut menegaskan, praktik itu sangat bar-bar. Sebelumnya, kedua negara Korea sempat merencanakan melakukan reuni. Tetapi, tiba-tiba Korut membatalkan tanpa alasan yang jelas.

Kirby berpendapat apa yang dilakukan Korut justru malah menambah penderitaan keluarga yang sudah rindu ingin berkomunikasi. 

"Sulit untuk menunjukkan kemarahan orang-orang yang hidup dalam harapan ingin membangun komunikasi dengan kerabat mereka di Korut," kata Kirby. 

Selain isu mengenai reunifikasi, Kirby akan mengangkat masalah penculikan warga asing yang diduga dilakukan Korut. Berdasarkan data yang dia miliki, terdapat sekitar 200 ribu warga asing dari 12 negara yang telah diculik. Beberapa warga di antaranya berasal Jepang dan Korsel. 

Ratusan warga Jepang diduga diculik untuk melatih mata-mata Korut bahasa dan kebiasaan warga Negeri Sakura. Dia berjanji akan membawa isu itu dalam sidang pada Senin pekan depan. 

Dia turut meminta kepada jurnalis dan media untuk terus mengabarkan isu tersebut kepada publik internasional. Kirby juga berharap dengan terus memberitakan mengenai isu penculikan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Korut bisa mendorong mereka untuk memperbaiki. 

"Tidak boleh ada kemungkinan publik internasional untuk berpaling dan mengabaikan isu tersebut," kata Kirby. (ase)