LSM Tuntut Jokowi Tangkap Presiden Mesir
Kamis, 3 September 2015 - 16:09 WIB
Sumber :
- REUTERS / Al Youm Al Koran Saabi
VIVA.co.id
- Aliansi Indonesian Society for Humanity (ISFH) menuntut agar Presiden Joko Widodo menangkap Presiden Mesir, Abdel Fattah Al Sisi, yang akan berkunjung ke Jakarta pada Jumat esok. ISFH menganggap, salah besar jika Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemerdekaan malah mengundang Al Sisi, bahkan menyambutnya di Istana Negara.
![Polisi Mesir berusaha menjinakkan bom.]()
![img_title]()
Baca Juga :
Bom Beruntun Meledak di Mesir, 7 Tewas
Demikian isi keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Kamis, 3 September 2015. Menurut ISFH, ada banyak tindak kejahatan kemanusiaan dan pembantaian yang dilakukan rezim Al Sisi di Mesir.
Baca Juga :
Mesir Siap Bantu Kemerdekaan Palestina
Dari data yang dihimpun oleh ISFH, tercatat sejumlah kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Al Sisi, di antaranya, pembantaian terhadap Garda Republik yang dilakukan 8 Juli 2013, pembantaian Stadion Manshuroh pada 19 Juli 2013, dan pembantaian Monumen Sadat 27 Juli 2013.
“Kami sangat menyayangkan undangan Jokowi untuk Al Sisi. Kami menolak kehadiran Al Sisi di Indonesia dan akan menghadangnya di depan Istana Negara selama dua hari ke depan," ujar Koordinator ISFH, Noval.
Noval melanjutkan, sosok Al Sisi selain merupakan pemimpin kudeta berdarah, juga merupakan penguasa rezim otoriter yang lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan keutuhan dan kedaulatan bangsanya sendiri.
“Pemimpin boneka seperti Al Sisi bukanlah sosok yang layak diundang Pemerintah Indonesia, kecuali pemerintah kita sama-sama mengakui akan pengendalian asing dalam tubuh NKRI,” kata dia.
Semula, Al Sisi dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini. Namun, rencana itu berubah. Dia baru akan menjejakkan kaki di Jakarta pada Jumat esok.
Kunjungan Al Sisi ke Jakarta merupakan bagian dari rangkaian tur ke Asia selama satu pekan. Sebelumnya, jenderal militer itu sudah berkunjung ke Singapura dan Tiongkok.
Baca Juga :
Undang-undang Baru Larang Polisi Mesir Bicara pada Media
Semua informasi harus disetujui tertulis oleh Kementerian Dalam Negeri
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
