Malaysia Beredel Media yang Beritakan Korupsi 1MDB

Jumat, 24 Juli 2015 - 15:10 WIB
Oleh :
Papan reklame 1MDB di Kuala Lumpur, Ibu kota Malaysia.
Papan reklame 1MDB di Kuala Lumpur, Ibu kota Malaysia.
Sumber :
  • Reuters/Olivia Harris
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kementerian Dalam Negeri Malaysia memberhentikan sementara, izin penerbitan surat kabar The Edge Weekly dan The Edge Financial Daily, selama tiga bulan karena pemberitaan skandal suap perusahaan investasi 1MDB.


1Malaysia Development Berhad atau 1MDB adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Malaysia, dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat.


Dikutip dari
Reuters
, Jumat, 24 Juli 2015, The Edge Media Group yang memiliki 350 staf di Malaysia, telah memberitakan tuduhan terkait penyimpangan dalam pengelolaan dana dan korupsi, di mana Najib Razak dituduh terlibat.


Awal pekan ini otoritas Malaysia memblokade akses, pada situs-situs yang kritis terhadap pemerintahan Najib razak, juga dua anggota parlemen yang dicekal terkait penyelidikan skandal 1MDB.


Baca Juga :
Aliansi Malaysia Tuntut PM Najib Mundur
The Edge Media Group dalam pernyataan resmi, Jumat 24 Juli, menyebut kemendagri Malaysia mengeluarkan peringatan, yang menyebut dua pemberitaan soal 1MDB merugikan ketertiban dan kepentingan umum, juga nasional.
Baca Juga :
Dana Besar di Rekening PM Najib Terkait Pemilu 2013

"Kami tidak melihat, bagaimana mengekspose kecurangan terhadap rakyat Malaysia, bisa ditafsirkan merugikan kepentingan umum dan nasional," kata CEO The Edge Media Group, Ho Kay Tat.
Baca Juga :
Jaksa Agung Malaysia: PM Najib Tak Korupsi


Menurutnya pembredelan itu tidak lebih dari upaya pembungkaman. Pemerintah Malaysia, Senin, 20 Juli lalu, memblokade akses ke situs Sarawak Report, menuduh portal berita itu melanggar regulasi internet setempat.


Skandal 1MDB memanas, setelah Wall Street Journal melaporkan, bahwa para penyelidik melacak dana sebesar $700 juta, yang mengalih ke rekening bank pribadi milik PM Malaysia dan telah dibantah oleh Najib Razak.


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya pembredelan itu tidak lebih dari upaya pembungkaman. Pemerintah Malaysia, Senin, 20 Juli lalu, memblokade akses ke situs Sarawak Report, menuduh portal berita itu melanggar regulasi internet setempat.
Halaman Selanjutnya