Ambalat Kembali Diterobos Asing, Kemlu Belum Ajukan Protes

Selasa, 23 Juni 2015 - 09:40 WIB

Oleh :

Patroli Ambalat

Sumber :

VIVA.co.id/Siti Ruqoyah

VIVA.co.id

Baca Juga :

RI-Malaysia Sepakat Tingkatkan Keamanan Perairan Kawasan

- Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi mengaku kini masih berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Udara untuk bisa memperoleh data pendukung agar bisa mengirimkan nota protes ke Pemerintah Malaysia. Untuk pelanggaran yang terjadi di bulan Juni, Kemlu belum mengirimkan nota protes, karena belum dikirim informasi pendukung.

Baca Juga :

Jokowi Cek Perbatasan Indonesia, Jangan Kalah oleh Malaysia

Ditemui di kantor Kemlu, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Senin malam, 22 Juni 2015, Retno mengatakan detail informasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga aspek yakni titik koordinat, waktu dan identifikasi pesawat atau kapal.

Baca Juga :

Malaysia Ingin Selesaikan Masalah dengan RI

"Kami masih terus berkoordinasi dengan TNI mengenai detail informasi yang Pak Panglima segera janji segera diberikan," tutur mantan Duta Besar Kerajaan RI untuk Belanda.

Sementara, jubir Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan tiga aspek informasi itu dibutuhkan agar Kemlu bisa segera mengirimkan nota protes kepada Negeri Jiran.

"Terakhir saya cek, terkait kejadian baru-baru ini, Kemlu belum menerima notifikasi terkait tiga aspek tadi. Jadi, kami belum mengirimkan nota diplomatik berisi protes ke Pemerintah Malaysia," kata Arrmanatha.

Dia menambahkan, yang mengetahui adanya titik pelanggaran adalah petugas yang berada di lapangan. Sementara, Kemlu tak bisa menyampaikan protes hanya dengan perkiraan dan membutuhkan data yang akurat.

"Begitu kami tahu ada pelanggaran, maka Kemlu akan melakukan protes," Arrmanatha menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan nota protes sebanyak tujuh kali dari periode Januari sampai Mei kepada Malaysia. Namun, peristiwa penerobosan itu kembali terulang.

Arrmanatha mengatakan seringnya terjadi pelanggaran wilayah, karena belum disepakatinya batas wilayah kedua negara. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menunjuk seorang utusan khusus yakni mantan Duta Besar RI untuk Jerman, Eddy Pratomo, untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal M. Fuad Basya, mengatakan pelanggaran dilakukan di wilayah udara. Pesawat asing memasuki wilayah udara ketika jet tempur sukhoi tengah tidak berpatroli di wilayah tersebut.

Baca Juga :

Halaman Selanjutnya

Sementara, jubir Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan tiga aspek informasi itu dibutuhkan agar Kemlu bisa segera mengirimkan nota protes kepada Negeri Jiran.