Dugaan Bayar Kru Kapal Pencari Suaka, Australia Bungkam
Kamis, 18 Juni 2015 - 16:56 WIB
Sumber :
- Reuters/Daniel Munoz
VIVA.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Australia masih bungkam dan belum memberikan jawaban mengenai dugaan pembayaran kru kapal pencari suaka senilai US$5.000 atau setara Rp66 juta.
Pada kenyataannya, Negeri Kanguru malah mengalihkan isu dengan menyebut Indonesia tak becus menjaga wilayah perbatasan, sehingga banyak kapal pencari suaka yang tetap lolos.
Ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI, di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni 2015, Arrmantha mengaku terkejut dengan respons yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.
"Kami berupaya dengan negara-negara di kawasan lainnya untuk berusaha secara komprehensif menangani isu ini. Jadi, kami sedikit terkejut dengan tanggapan Australia. Yang kami lihat malah adanya pengalihan isu," kata Arrmanatha.
Sebenarnya, Arrmanatha melanjutkan, mudah saja untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Menlu Retno L.P Marsudi. Australia tinggal memberikan jawaban apakah mereka membayar sindikat pencari suaka itu atau tidak.
Diplomat yang akrab disapa Tata itu mengatakan, klarifikasi dibutuhkan karena Negeri Kanguru merupakan ketua bersama dari Forum Bali Process yang digelar tiap dua tahun sekali. Dalam forum tersebut, isu imigran ilegal menjadi topik utama yang dibahas.
"Kami punya informasi yang pantas untuk dibagi dan memerlukan klarifikasi dari Australia," Tata menambahkan.
Kendati begitu, proses penyelidikan terhadap sindikat pencari suaka yang sudah ditahan oleh Kepolisian Nusa Tenggara Timur terus berlanjut. Dalam proses penyelidikan itu, pengakuan Australia tidak terlalu berpengaruh.
Sebab, polisi telah memperoleh pengakuan dari kapten kapal dan kru. Selain itu, barang bukti uang senilai US$30 ribu atau setara Rp399 juta telah distia oleh polisi.
"Bukti sudah dikumpulkan. Selain itu, dari kepolisian Rote juga mendatangkan saksi ahli untuk mendukung penyelidikan mereka," ujar Tata.
Diamnya pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Dalam sidang dengar parlemen yang digelar pada Senin kemarin, kelompok oposisi dari Partai Buruh terus menekan Abbott dan Bishop untuk memberikan jawaban.
Sementara itu, tekanan Partai Buruh menguak fakta lainnya bahwa aksi dugaan membayar sindikat penyelundup manusia sudah lama dilakukan. Bahkan, diduga ketika Partai Buruh berkuasa di pemerintahan, mereka pun melakukan praktik serupa. Tetapi, Ketua Partai Buruh, Bill Shorten, membantah tuduhan itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Diplomat yang akrab disapa Tata itu mengatakan, klarifikasi dibutuhkan karena Negeri Kanguru merupakan ketua bersama dari Forum Bali Process yang digelar tiap dua tahun sekali. Dalam forum tersebut, isu imigran ilegal menjadi topik utama yang dibahas.
