Parlemen Hong Kong Tolak RUU Pilkada Dukungan Beijing

Dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 18 Juni 2015, calon yang diajukan untuk dipilih telah diseleksi lebih dulu oleh sebuah panel yang dianggap lebih pro terhadap Pemerintah Tiongkok. Total, sebanyak 28 anggota parlemen menolak paket RUU Pilkada. Sementara, 8 anggota parlemen lainnya mendukung dan satu anggota parlemen memilih untuk tak menggunakan suaranya. 

Dengan adanya penolakan proposal RUU itu maka Hong Kong akan kembali ke sistem lama yakni memilih pemimpin dengan melibatkan 1.200 anggota komite yang telah dipenuhi loyalis pro Beijing. 

Dalam editorial harian Partai Komunis, The Global Times, fakta yang ada saat ini dengan adanya veto dari kelompok oposisi, maka turut menghalangi rencana reformasi. 

"Maka sistem reformasi politik pun juga tidak akan berkembang. Jika, aktivis oposisi tetap nekad, maka mereka bisa mengakibatkan Hong Kong kembali dalam krisis," tulis editor di The Global Times. 

Hasil voting itu lebih cepat dari yang diprediksi. Tetapi paling tidak penolakan itu bisa menenangkan beberapa aktivis yang menuntut  adanya veto terhadap model demokrasi yang mereka sebut palsu. Sebab, kendati diberi kebebasan memilih pemimpin Hong Kong tahun 2017 nanti, tetapi calonnya telah diseleksi lebih dulu oleh Tiongkok. 

"Veto ini telah membantu warga Hong Kong mengirimkan sebuah pesan yang jelas ke Beijing apa yang kami inginkan adalah sesuatu yang asli, benar-benar pemilu," kata anggota parlemen, Alan Leong. 

Dia menambahkan, justru ini bukan akhir dari gerakan demokrasi. 

"Ini merupakan sebuah awal," kata dia. 

Sementara, sebelum pemungutan suara digelar, anggota parlemen pro Beijing memilih keluar dari ruang parlemen. Di luar gedung parlemen, terjadi unjuk rasa dari dua kubu.