Australia Diminta Tak Salahkan Indonesia soal Pencari Suaka

Sumber :
  • Reuters/Daniel Munoz
VIVA.co.id
RI Berbagi Beban Masalah Pengungsi Lewat 'Bali Process'
- Juru bicara Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Agus Barnas mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang menyebut Indonesia tidak becus untuk mengurus wilayah perbatasan sehingga bisa terus dibobol oleh sindikat pencari suaka. Menurut Agus, Bishop tidak bisa hanya menyalahkan Indonesia terkait bobolnya penjagaan di wilayah perbatasan. 

Masalah Pencari Suaka Dibahas di Bali Proccess
Stasiun berita Channel News Asia, Senin, 15 Juni 2015, melansir pernyataan Agus yang memberi peringatan jika tuduhan penyuapan itu benar, justru niat Australia untuk menghentikan para pencari suaka ke sana akan gagal. Malah, nelayan dan kru kapal yang merupakan bagian dari sindikat tersebut akan berlomba-lomba mengantar pencari suaka ke Australia dan Selandia Baru agar bisa dicegat lalu diberi uang. 

Indonesia Tolak Kebijakan Australia Soal Migran Ilegal
"Wilayah perairan Indonesia sangat luas dan kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Dan kami tidak hanya membicarakan mengenai satu atau dua kapal imigran ilegal, tetapi banyak," kata Agus. 

Kapal pencari suaka itu dijalankan oleh beberapa sindikat dan mereka memasuki wilayah Indonesia secara legal, sehingga otoritas berwenang tidak bisa hanya mengatasi isu ini seorang diri. 

"Isu imigran ilegal harus melibatkan kerja sama di antara negara sumber imigran, negara yang dijadikan transit dan negara tujuan. Jadi, jangan hanya menyalahkan Indonesia," tegas Agus. 

Pembayaran sindikat pencari suaka ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott. Namun, ketika didesak oleh Indonesia apakah pembayaran itu benar terjadi atau tidak, Abbott terus berkelit. 

Bishop pun terus merasa terpojok usai sebelumnya dituntut oleh Jakarta untuk memberikan jawaban. Dia malah mengalihkan isu dengan menyebut Indonesia gagal menjaga wilayah perbatasannya sendiri ketimbang menjawab apakah mereka telah membayar enam kru kapal agar mengarahkan perahunya kembali ke perairan Indonesia. 

"Cara terbaik untuk Indonesia mencari solusi untuk keresahan mereka mengenai Operasi Kedaulatan Perbatasan yakni RI melakukan sendiri operasi di wilayah perbatasannya," kata Bishop. 

Dia menambahkan, operasi kedaulatan perbatasan perlu dilakukan karena kapal-kapal Indonesia yang di dalamnya terdapat kru asal Indonesia meninggalkan teritori RI dengan tujuan untuk melanggar wilayah kedaulatan Australia. Mereka membawa para pencari suaka dan dilakukan berulang kali. 
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya