Ungkap Dugaan Keterlibatan Turki di Suriah, Jurnalis Diancam
Senin, 1 Juni 2015 - 16:59 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah bersumpah, akan menghukum editor surat kabar yang menerbitkan cuplikan video, memperlihatkan keterlibatan intelijen Turki, dalam pengiriman senjata ke Suriah.
Dikutip dari
Reuters
, Senin, 1 Juni 2015, surat kabar Cumhuriyet menerbitkan cuplikan di situs mereka, Jumat, 29 Mei lalu, disebut memperlihatkan pasukan khusus dan polisi membuka peti berisi senjata dan amunisi.
Can Dündar'dan Erdo?an'a cevap @candundaradasi http://t.co/HjBPbsM3zU pic.twitter.com/JhZBc2K7R5
— Haberdar (@haberdar) 1 Juni 2015
Baca Juga :
Klasemen Liga Champions: Liverpool di Puncak, Real Madrid Nyaris Keluar dari Zona Play-off
Baca Juga :
Tenyata Ini Alasan Paula Verhoeven Tetap Bersyukur Memiliki Baim Wong Meski Digugat Cerai
Reuters
pada 21 Mei, telah melaporkan bahwa saksi mata dan jaksa menyebut keterlibatan MIT, dalam membantu pengiriman senjata bagi pemberontak Suriah, pada 2013-2014.
Laporan
Reuters
itu, berdasarkan pada kesaksian sejumlah personel pasukan khusus Turki dalam persidangan. Cumhuriyet mengatakan rekaman video diambil pada 19 Januari 2014, tanpa menyebut kapan mereka memperolehnya.
Erdogan mengatakan truk-truk milik MIT itu membawa bantuan bagi orang Turki di Suriah. Dia mengatakan jaksa tidak punya kewenangan, untuk menggeledah kendaraan-kendaraan MIT.
Dia menuduh investigasi yang dilakukan jaksa penuntut sebagai aktivitas mata-mata. Laporan Cumhuriyet disebut Erdogan, memperlihatkan bahwa surat kabar itu juga telah terlibat dalam kegiatan mata-mata.
Erdo?an'?n tehdit etti?i Can Dündar: Devlet memuru de?il, gazeteciyiz http://t.co/2DN8NdilHD pic.twitter.com/sJSAZYdEJM
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 1 Juni 2015
Kantor jaksa penuntut Istanbul, disebut telah mendapat instruksi untuk menuntut pemimpin redaksi Cumhuriyet, Can Dundar, menggunakan undang-undang anti-terorisme.
"Kami adalah jurnalis, bukan pelayan publik. Tugas kami bukan menyembunyikan rahasia kotor negara, tapi untuk membuka mereka yang bertanggungjawab atas nama rakyat," tulis Can Dundar di Twitter, Senin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Reuters