Konflik Yaman Seharusnya Diselesaikan dengan Dialog
Jumat, 8 Mei 2015 - 09:50 WIB
Sumber :
- REUTERS/Khaled Abdullah
VIVA.co.id
- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyerukan agar penyelesaian konflik di Yaman dilakukan bukan melalui tindak kekerasan. Melainkan dengan jalur dialog atau diplomasi.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Tata, begitu diplomat ini biasa disapa menyebut upaya pendekatan agar konflik ini diselesaikan melalui dialog terus dilakukan Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Salat Idul Adha Dibom, Puluhan Tewas
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Tata, begitu diplomat ini biasa disapa menyebut upaya pendekatan agar konflik ini diselesaikan melalui dialog terus dilakukan Indonesia.
"Kami terus menyampaikan itu dalam forum PBB atau pertemuan secara bilateral bahwa seharusnya penyelesaian dilakukan dengan proses diplomasi," kata Tata.
Sayangnya, kemungkinan untuk pintu diplomasi kecil terbuka. Pemerintah Yaman malah justru tengah melobi PBB agar segera mengesahkan penggunaan pasukan darat di teritori mereka agar bisa memukul mundur pasukan pemberontak Al-Houthi.
Jika pengerahan pasukan darat disahkan, maka bisa menimbulkan kesulitan bagi Pemerintah Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan evakuasi WNI dari Yaman.
Menurut Duta Besar RI untuk Yaman, Wajid Fauzi, saat ini masih terdapat 1.194 WNI yang berada di sana. Sebanyak 944 di antaranya sudah terdata, sementara 250 orang lainnya masih belum diketahui datanya.
Sebagian besar WNI disebut berada di Tarim dan Mukalla.
"KBRI kini operasinya dipusatkan di Salalah, karena dekat dengan pintu keluar menuju ke Tarim dan Mukalla," ujar Wajid.
Hingga saat ini, total terdapat 2.059 WNI yang berhasil dipulangkan ke Tanah Air, termasuk 12 WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia pada Kamis kemarin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami terus menyampaikan itu dalam forum PBB atau pertemuan secara bilateral bahwa seharusnya penyelesaian dilakukan dengan proses diplomasi," kata Tata.
