Dituduh Beli 4 Vila Mewah Pakai Duit Negara, Ini Pembelaan Wali Kota Istanbul
- AP Photo/Burhan Ozbilici.
Ankara, VIVA – Penyelidikan kasus yang melibatkan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu masih terus bergulir. Inti dari penyelidikan ini berkisar pada akuisisi empat vila mewah oleh pengusaha Ali Nuhoglu, yang perusahaannya, Gulluce Tarimcilik, termasuk di antara yang terlibat.
Nuhoglu, dalam kesaksiannya, membenarkan bahwa perusahaan tersebut didirikan khusus untuk tujuan memperoleh properti, yang awalnya bernilai sekitar US$ 4 juta, dari perorangan.
Nuhoglu menjelaskan bahwa setelah menghadapi kendala zonasi, ia menegosiasikan penjualan vila mewah tersebut kepada Imamoglu Construction, sebuah perusahaan yang terhubung dengan wali kota.
Kesepakatan tersebut, yang melibatkan sebuah vila mewah di Beylikduzu senilai US$ 4,4 juta, kemudian meningkat menjadi US$ 5,1 juta karena adanya penundaan.
"Saya tidak mentransfer Gulluce Tarimcilik sebesar US$ 765.000. Dengan nilai tukar saat ini, harga transfer perusahaan saya berjumlah sekitar US$ 7,65 juta," kata Nuhoglu dalam kesaksiannya di pengadilan, dikutip dari Anadolu Ajansi, Selasa 25 Maeet 2025.
Imamoglu mencoba membela tindakannya dalam pengambilalihan tanah di wilayah Resitpasa di distrik Sariyer, dengan menegaskan bahwa apa yang disebut proyek tersebut transparan dan pembelian dilakukan dengan menggunakan pinjaman dari bank Turki atas nama Pemerintah Kota Metropolitan Istanbul.
Ia mengklaim transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan mengubah tanah tersebut menjadi ruang terbuka hijau untuk penggunaan umum. Namun, ada yang berpendapat bahwa tanah di seberang vila mewah Imamoglu dibeli dan diambilalih menggunakan pendapatan kotamadya dan hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai propertinya.
Tim pembela wali kota telah mengecam penyelidikan tersebut sebagai bermotif politik dan menyerukan pembebasan Imamoglu segera.
Penyelidik pun berfokus pada apakah sumber daya kota disalahgunakan untuk memengaruhi penilaian properti dan memfasilitasi hasil keuangan yang menguntungkan bagi individu yang terlibat.
Kasus ini telah menimbulkan perdebatan besar mengenai tata kelola dan transparansi di dalam Kotamadya Istanbul, dengan para kritikus menyatakan bahwa dugaan keterlibatan Imamoglu dalam transaksi properti mencerminkan pola pelanggaran yang lebih luas di dalam kotamadya tersebut.
Dengan banyaknya tersangka yang ditahan dan catatan keuangan lebih lanjut yang sedang ditinjau, proses hukum diharapkan dapat mengklarifikasi apakah otoritas publik digunakan secara tidak benar untuk keuntungan finansial pribadi.
Nuhoglu menanggapi tuduhan penilaian yang terlalu rendah terhadap vila-vila mewah tersebut, dengan mengatakan bahwa pembayaran sebesar US$ 765.000 tidak tercermin dalam kontrak resmi dan bahwa perbedaan nilai tukar sebesar US$ 4,4 juta tidak diperhitungkan dalam harga jual akhir.
Ia mengatakan bahwa vila-vila mewah tersebut dibiayai melalui kegiatan komersial perusahaannya dan bahwa semua pembayaran didokumentasikan.
Investigasi pun terus berlangsung, dengan perkembangan lebih lanjut diharapkan seiring dengan kemajuan proses hukum.
KPK Undur Batas Akhir Pelaporan LHKPN 2024 hingga 11 April 2025
Awalnya, batas akhir pelaporan LHKPN dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025, batas waktu pelaporan kini diperpanjang hingga 11 April 2025
