Pemimpin Protes Pro-Palestina di Universitas Columbia Dituduh Palsukan Dokumen Visa
- AP
Washington, VIVA – Pemerintah AS menuduh bahwa mahasiswa Universitas Columbia sekaligus demonstran pro-Palestina, Mahmoud Khalil berbohong bahwa ia pernah bekerja untuk badan bantuan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) dalam permohonan visanya.
Pemerintah juga mengatakan bahwa hal itu seharusnya menjadi alasan deportasi.
UNRWA (Doc: Middle East Eye)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Badan PBB yang dikenal sebagai UNRWA menyediakan makanan dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi Palestina dan telah menjadi titik api dalam perang Israel di Gaza.
Israel mengklaim bahwa 12 karyawan UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan AS menghentikan pendanaan untuk kelompok tersebut.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 8 Maret menahan Khalil, seorang tokoh terkemuka dalam protes kampus pro-Palestina di Kota New York tahun lalu, dan mengirimnya ke Louisiana dalam upaya untuk mengusirnya dari negara tersebut.
Kasus ini menarik perhatian sebagai ujian hak kebebasan berbicara, dengan para pendukung Khalil mengatakan bahwa ia menjadi sasaran karena secara terbuka tidak setuju dengan kebijakan AS terhadap Israel dan pendudukannya atas Gaza. Khalil menyebut dirinya sebagai tahanan politik.
Melansir dari Alarabiya, Selasa 25 Maret 2025, AS juga menuduh keberadaan atau aktivitas Khalil di negara itu akan menimbulkan konsekuensi kebijakan luar negeri yang serius.
Seorang hakim telah memerintahkan Khalil untuk tidak dideportasi sementara gugatannya yang menentang penahanannya, yang dikenal sebagai petisi habeas, disidangkan di pengadilan federal lainnya.
Khalil, penduduk asli Suriah dan warga negara Aljazair, memasuki AS dengan visa pelajar pada tahun 2022 dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk tetap pada tahun 2024.
Dalam ringkasan pengadilan tertanggal Minggu, 23 Maret 2025, pemerintah AS menguraikan argumennya untuk menahan Khalil sementara proses pendeportasiannya terus berlanjut.
Pemerintah memiliki alasan pertama bahwa Pengadilan Distrik AS di New Jersey, tempat kasus habeas disidangkan, tidak memiliki yurisdiksi.
Ringkasan tersebut juga mengatakan bahwa Khalil menahan keanggotaan di organisasi tertentu yang seharusnya menjadi alasan deportasinya.
Dokumen itu merujuk pada dokumen tertanggal 17 Maret dalam kasus deportasinya yang memberi tahu Khalil bahwa ia dapat dideportasi karena ia gagal mengungkapkan bahwa ia adalah pejabat politik UNRWA pada tahun 2023.
Pemberitahuan pengadilan AS tersebut juga menuduh Khalil tidak mencantumkan dalam permohonan visanya bahwa ia bekerja untuk kantor Suriah di kedutaan Inggris di Beirut dan bahwa ia adalah anggota kelompok Columbia University Apartheid Divest.
Kelompok Pro-Palestina Kepung Gedung Capitol di AS (Doc: India Today)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Seorang pengacara, Ramie Kassem, salah seorang direktur klinik hukum CLEAR, mengatakan bahwa alasan deportasi baru itu jelas lemah dan dibuat-buat.
"Pemerintah bergegas menambahkannya pada saat-saat terakhir dan hanya menyoroti bagaimana motivasinya sejak awal adalah untuk membalas dendam terhadap Tn. Khalil atas kebebasan bicaranya yang dilindungi untuk mendukung hak dan kehidupan Palestina," kata Kassem.
