Trump Teken Perintah Eksekutif Penutupan Departemen Pendidikan AS
- AP Photo/Alex Brandon
Washington, VIVA – Presiden AS Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang telah lama dinantikan pada Kamis, 20 Maret 2025, yang bertujuan untuk menutup Departemen Pendidikan.
Hal itu disampaikan oleh Gedung Putih pada hari Rabu, 19 Maret 2025, untuk memenuhi janji kampanye utama Trump.
Meski demikian, langkah tersebut telah ditentang oleh sekelompok jaksa agung negara bagian, yang mengajukan gugatan minggu lalu untuk menghentikan Trump dari pembubaran departemen dan pemecatan hampir setengah dari stafnya.
"Perintah (pembubaran Departemen Pendidikan) tersebut mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan (dari) Departemen Pendidikan dan mengembalikan otoritas pendidikan ke Negara Bagian, sambil terus memastikan pengiriman layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang menjadi andalan warga Amerika," kata Gedung Putih, dikutip dari The Sundaily, Kamis 20 Maret 2025.
Undang-undang itu juga mengamanatkan bahwa program atau kegiatan apa pun yang menerima sisa dana Departemen Pendidikan tidak boleh memajukan DEI atau ideologi gender, menurut lembar fakta Gedung Putih.
Perintah itu pertama kali dilaporkan pada awal Maret.
Trump telah berulang kali menyerukan penghapusan Departemen Pendidikan, dan menyebutnya sebagai "pekerjaan penipuan besar."
Ia mengusulkan untuk menutupnya pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tetapi Kongres tidak bertindak.
Efisiensi Pemerintah
Diketahui, Trump mengklaim ingin menutup Departemen Pendidikan, dan bermaksud mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada negara bagian.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump mengusulkan menutup departemen tersebut sebagai bagian dari agendanya untuk mengurangi besaran dan fungsi pemerintah federal.
Lembaga tersebut mempekerjakan 4.245 orang dan menghabiskan dana 251 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.380) tahun lalu, menurut Reuters. Penutupan segera departemen ini dapat mengganggu bantuan dana sebesar puluhan miliar dolar bagi siswa mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, juga bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa.
Dalam beberapa pekan setelah pelantikannya pada 20 Januari, Trump mendorong reformasi besar-besaran di dalam pemerintah federal AS, termasuk memajukan pengurangan tenaga kerja federal secara besar-besaran dan mengizinkan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk mendapatkan akses ke sistem pembayaran utama di berbagai lembaga.
Trump juga berusaha menutup sejumlah lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional AS (US Agency for International Development/USAID), mengeklaim bahwa lembaga-lembaga tersebut sarat dengan penipuan luar biasa dan tingkat korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya."
Penutupan USAID dan Departemen Pendidikan membutuhkan persetujuan dari Kongres.
