PM Prancis Terang-terangan Sebut Elon Musk "Ancaman bagi Demokrasi"

Elon Musk di Pelantikan Donald Trump Menjadi Presiden Amerika Serikat
Sumber :
  • (Foto AP/Susan Walsh)

Moskow, VIVA - Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou meyakini Elon Musk, miliarder dan pebisnis Amerika Serikat pendiri Tesla dan SpaceX, sebagai figur yang dapat menimbulkan "ancaman bagi demokrasi."

Anjlok 23%, Laba Tesla Sepanjang Tahun 2024 Rp 136,44 Triliun

"Bagaimanapun juga, (Musk) bisa menempatkan ancaman bagi demokrasi," ujar Bayrou dalam wawancaranya dengan penyiar LCI.

"Saya percaya bahwa uang tidak boleh memberi hak untuk mengendalikan pikiran."

Pertama Dalam Sejarah, Kapal Induk Raksasa Milik Angkatan Laut Prancis Masuki Perairan Indonesia

Bendera Prancis.

Photo :
  • Pixabay

Sebelumnya, Musk menulis sebuah artikel untuk surat kabar Jerman Welt.

Trump Usul Pindahkan Warga Gaza, Jerman Pasang Badan dan Tegaskan Sikapnya

Di dalam tulisannya itu, dia menyebut bahwa partai Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany – AfD) adalah satu-satunya kekuatan politik di Jerman yang mampu menyelamatkan negara tersebut dari menjadi "bayangan dirinya yang dulu."

Publikasi artikel ini memicu perdebatan sengit, baik di ruang redaksi Welt maupun di seluruh Jerman.

Kepala meja sunting opini Welt, Eva Marie Kogel, mengundurkan diri setelah artikel tersebut diterbitkan.

Arsip - Bendera Jerman berkibar di depan Aula Besar Rakyat saat upacara penyambu

Photo :
  • ANTARA/Reuters

Sementara itu, Friedrich Merz, kandidat kanselir Jerman dari blok oposisi Uni Demokratik Kristen (CDU) dan Uni Sosial Kristen (CSU), menyebut artikel itu sebagai campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu Jerman.

Musk juga menyerukan rakyat Inggris untuk memilih partai sayap kanan Reform UK, dengan mengatakan bahwa partai tersebut adalah "satu-satunya harapan" bagi negara tersebut.

Selain itu, ia menyebut Perdana Menteri Inggris yang sedang menjabat, Keir Starmer, sebagai "jahat" dan menyerukan pengunduran dirinya di tengah tuduhan bahwa pemerintah Inggris menutup-nutupi kasus pemerkosaan massal terhadap anak perempuan. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya