CIO Gagal Lakukan Interogasi, Kasus Pemberontakan Presiden Yoon Diserahkan ke Kejaksaan
- AP Photo
Seoul, VIVA – Penyidik menyerahkan kasus Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol ke kejaksaan, pada Kamis, 23 Januari 2025, setelah lembaga antikorupsi itu berulang kali gagal membuat Yoon menjawab pertanyaan terkait tuduhan pemberontakan dengan kegagalan darurat militer pada bulan lalu.
Hari itu menandai 51 hari sejak deklarasi darurat militer Yoon dan empat hari sejak pengadilan menyetujui surat perintah penangkapannya.
"Kami telah memutuskan untuk meminta Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul untuk melanjutkan penyelidikannya dalam kasus Presiden Yoon Suk Yeol, yang diduga sebagai pemimpin pemberontakan," kata Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dikutip dari The Korea Times, Kamis 23 Januari 2025.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberikan pernyataan terkait Itaewon
- Sun Myung-geon/Yonhap via AP
CIO awalnya berencana untuk memindahkan kasus tersebut pada 28 Januari, dengan keyakinan bahwa itu adalah batas waktu yang ditetapkan secara hukum, saat mereka harus mundur untuk penyelidikan kejaksaan.
Namun, kejaksaan mendesak pemindahan lebih awal, dengan alasan bahwa batas waktu sebenarnya berakhir satu atau dua hari lebih awal.
Presiden mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, yang mendorong CIO untuk memulai penyelidikan. Keesokan harinya, mereka secara resmi mendakwa Yoon dengan tuduhan pemberontakan.
Badan tersebut bertanggung jawab untuk menyelidiki Yoon sejak 8 Desember, setelah mengambil alih kasus tersebut mereka meminta pemindahannya dari jaksa penuntut dan polisi.
Setelah Yoon menentang permintaan berulang CIO untuk hadir guna diinterogasi, badan tersebut meminta dan memperoleh surat perintah untuk menahan Yoon dari Pengadilan Distrik Barat Seoul.
Pada 15 Januari, dalam rangkaian peristiwa yang dramatis, presiden ditangkap, sehingga membuat sejarah sebagai presiden pertama yang menjabat dalam sejarah konstitusional Korea yang ditahan.
CIO menginterogasi Yoon selama 10 jam 40 menit hari itu, tetapi ia menolak memberikan pernyataan apa pun.
Yoon juga menantang kewenangan CIO untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan dan mengklaim bahwa penangkapannya melanggar hukum.
Sejak saat itu, CIO telah meminta Yoon hadir untuk diinterogasi sebanyak lima kali dan berusaha menahannya secara paksa sebanyak tiga kali, tetapi setiap upaya digagalkan oleh penolakannya yang teguh untuk mematuhi perintah.
Pada akhirnya, CIO menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut lima hari lebih awal dari yang direncanakan semula, meskipun gagal melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap presiden, yang telah diskors dari tugasnya sementara persidangan pemakzulannya sedang berlangsung.
Rujukan tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik bahwa CIO hanya menyia-nyiakan kesempatan saat Yoon ditahan, karena penyelidikan menjadi semakin tidak efektif.
Didirikan pada Januari 2021, lembaga investigasi antikorupsi awalnya dipuji sebagai solusi inovatif untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan sistemik, yang beroperasi secara independen dari kejaksaan.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Kamis, 12 Desember 2024, menyatakan bahwa ia tidak memahami alasan di balik tuduhan makar yang dialamatkan kepadanya setelah memberlakukan darurat militer di Korea Selatan.
- ANTARA/Anadolu
Namun, kritik berkembang karena lembaga tersebut berulang kali gagal mendapatkan surat perintah penangkapan dan menghadapi banyak penolakan dari tersangka yang dipanggil untuk diinterogasi.
CIO berusaha melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kantor kepresidenan dan kediaman resmi, pada Rabu, 22 Januari 2025, untuk mendapatkan dokumen dan bukti terkait penyelidikan. Namun, operasi itu gagal karena kantor kepresidenan menolak bekerja sama.
Kejaksaan diharapkan segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul untuk perpanjangan masa surat perintah penangkapan bagi Yoon.
