Indonesia Tolak Rencana Relokasi 2 Juta Warga Gaza
- ANTARA/Anadolu
Jakarta, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebelumnya berwacana untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menolak dengan tegas.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," tulis Kemlu RI lewat akun X resminya, Selasa 21 Januari 2025.
Warga Gaza mengunjungi rumah mereka yang hancur dibombardir Israel
- AP Photo/Hatem Ali
Diketahui, Jalur Gaza menghadapi agresi yang dilakukan oleh Israel. Upaya mengatasi penjajahan di suatu wilayah tidak bisa dilakukan lewat cara memindahkan penduduk yang terjajah ke wilayah lain. Bila pemindahan penduduk dilakukan, hal itu sama saja dengan memberi tempat untuk pihak penjajah.
"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," tulis Kemlu RI.
Kabar resmi dari Amerika Serikat mengenai relokasi warga Gaza tersebut memang sudah tersiar ke seluruh dunia. Namun Indonesia belum menerima secara resmi kabar tersebut dari pemerintahan AS. Indonesia tidak mau berspekulasi mengenai isu tersebut.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apa pun, dari siapa pun, maupun rencana apa pun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik," tulis Kemlu RI.
Kebahagiaan warga Gaza saat ada pengumuman gencatan senjata Israel
- Instagram @pandemictalks
Kini gencatan senjata antara Israel dengan Gaza di Palestina sudah disepakati. Indonesia tetap mendorong waktu gencatan senjata ini untuk mewujudkan solusi yakni pendirian dua negara yang saling mengakui dan sama-sama berdaulat, yakni negara Palestina dan negara Israel.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," pungkas Kemlu RI.
