Ditahan, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Menolak Diperiksa Terkait Darurat Militer

Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.
Sumber :
  • Kim Hong-ji/Pool Photo via AP

Seoul, VIVA – Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, yang kini berada dalam tahanan terkait dugaan upaya penerapan darurat militer yang gagal, kembali menolak untuk menghadiri pemeriksaan lanjutan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) pada Jumat, 17 Januari 2025.

Presiden Korsel yang Dimakzulkan Kembali Menolak Hadir Dalam Pemeriksaan Terkait Darurat Militer

Dilansir Kantor Berita Yonhap, penolakan Yoon untuk diperiksa menambah ketegangan dalam proses hukum yang telah menjadi sorotan nasional.

CIO sebelumnya telah memanggil Yoon untuk hadir pada pukul 10 pagi guna melanjutkan penyelidikan, setelah dia absen pada hari sebelumnya dengan alasan kesehatan. Namun, Seok Dong-hyeon, pengacara sekaligus teman lama Yoon, menyampaikan bahwa Yoon tidak akan memenuhi panggilan tersebut.

Hyundai Bakal Punya Saingan Berat

Yoon Suk Yeol ditangkap Polisi Korsel

Photo :
  • AP Photo

“Presiden Yoon telah menjelaskan posisinya secara rinci selama pemeriksaan pertama oleh CIO dan tidak melihat alasan untuk menjawab pertanyaan tambahan dalam bentuk interogasi,” ujar Seok  

Presiden Korea Selatan Mendapat Kenaikan Gaji Meski Dimakzulkan, Apa Alasannya?

Sejak penahanannya pada Rabu malam di kediamannya, Yoon telah menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 10 jam di kantor CIO di Gwacheon, selatan Seoul.

Permohonan Yoon untuk meninjau legalitas penahanannya ditolak oleh Pengadilan Distrik Sentral Seoul pada Kamis malam, memperkuat status penahanannya hingga saat ini.

CIO kini berada di bawah tekanan waktu untuk mengajukan permohonan surat perintah penangkapan resmi sebelum batas waktu 48 jam berakhir pada Jumat malam.

Cegah Pertumpahan Darah

Yoon yang dimakzulkan Majelis Nasional pada 14 Desember 2024, didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ia dituduh memerintahkan mobilisasi militer ke Gedung Majelis Nasional setelah menyatakan darurat militer pada 3 Desember 2024 demi menghalangi anggota parlemen mencabut pernyataan darurat itu.

Yoon menyatakan deklarasi darurat militernya adalah "tindakan pemerintah" yang dimaksudkan untuk memperingatkan partai oposisi menghentikan apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.

Dalam rekaman video yang dirilis usai penangkapannya, Yoon menyebut penyelidikannya adalah ilegal, ia menyatakan keputusannya hadir dalam pemeriksaan CIO hanyalah untuk mencegah pertumpahan darah.

Penahanan Yoon berlangsung setelah negosiasi antara penyidik dengan perwakilan pihak Yoon mengenai cara-cara melakukan penahanan dan membawanya untuk diperiksa.

"Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan)," ucap seorang pejabat CIO.

"Tak ada bentrokan fisik yang terjadi hari ini," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya