Selangkah Lagi, Kabinet Israel akan Sahkan Draft Gencatan Senjata
- Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Tel Aviv, VIVA – Kabinet Israel akan bertemu untuk memberikan persetujuan akhir atas kesepakatan dengan Hamas untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dan pembebasan sandera. Hal itu dilaporkan oleh Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat, 17 Januari 2025.
Di Gaza sendiri, pesawat tempur Israel terus melakukan serangan gencar, dan otoritas Palestina mengatakan pada Kamis malam bahwa sedikitnya 86 orang tewas sehari setelah gencatan senjata diumumkan.
Dengan perpecahan yang sudah berlangsung lama di antara para menteri, Israel menunda pertemuan yang diharapkan pada hari Kamis ketika kabinet diharapkan untuk memberikan suara pada pakta tersebut.
Namun pada dini hari Jumat, kantor Netanyahu mengatakan persetujuan sudah dekat.
"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diberitahu oleh tim negosiasi bahwa kesepakatan telah dicapai pada kesepakatan untuk membebaskan para sandera," kata kantornya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Alarabiya, Jumat 17 Januari 2025.
Kabinet keamanan akan bertemu pada hari Jumat sebelum pertemuan penuh kabinet nanti untuk menyetujui kesepakatan tersebut.
Tidak jelas apakah semua anggota kabinet akan bertemu pada hari Jumat atau Sabtu, atau apakah akan ada penundaan dimulainya gencatan senjata pada hari Minggu, 19 Januari 2025.
Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan Washington yakin kesepakatan itu sesuai rencana dan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan itu diharapkan akan segera dilaksanakan secepatnya akhir pekan ini.
"Kami tidak melihat ada yang (melenceng) pada titik ini," katanya Kirby.
Sebuah kelompok yang mewakili keluarga sandera Israel di Gaza, 33 di antaranya akan dibebaskan dalam fase enam minggu pertama kesepakatan itu, dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bergerak maju dengan cepat.
"Bagi 98 sandera, setiap malam adalah malam mimpi buruk yang mengerikan. Jangan tunda kepulangan mereka bahkan untuk satu malam lagi," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Kamis sebelumnya juga mengatakan bahwa hal-hal yang tidak selaras dalam negosiasi perlu diselesaikan.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan ini adalah perselisihan mengenai identitas beberapa tahanan yang ingin dibebaskan Hamas.
Selain itu, utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha bersama mediator Mesir dan Qatar yang berupaya menyelesaikannya.