Qatar Sebut Mediasi Israel-Palestina Masih Berlangsung tapi Tak Ada Batas Waktu
- bloomberg.com
Doha, VIVA - Pemerintah Qatar pada Selasa, 7 Januari 2025, mengatakan bahwa perundingan untuk mengakhiri genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza masih terus dilakukan, tetapi tidak dapat menetapkan batas waktu untuk mencapai keputusan.
Pernyataan itu disampaikan penasihat perdana menteri Qatar dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed Al-Ansari, saat pengarahan mingguan di ibu kota Doha, dengan mengutip pernyataan resmi kementerian.
“Qatar selalu percaya pada perlunya melanjutkan upaya-upaya ini, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan,” katanya.
VIVA Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Jalur Gaza
- idf.il
Al-Ansari menegaskan bahwa perundingan masih dalam tahap teknis dan memastikan komitmen Qatar untuk melanjutkan mediasi meski banyak tantangan.
Pada Jumat lalu, delegasi Israel kembali ke Doha untuk melanjutkan perundingan tak langsung dengan kelompok Palestina Hamas yang dimediasi Qatar dan Mesir dengan tujuan menyelesaikan pertukaran tahanan dan mencapai gencatan senjata.
Al-Ansari mengatakan bahwa perwakilan tiap pihak bertemu secara reguler di Doha dan Kairo namun memperingatkan bahwa tidak ada jadwal atau harapan khusus untuk negosiasi tersebut.
"Kami akan mengumumkan langsung hasilnya begitu tercapai," katanya.
Beberapa warga Palestina berjalan di tengah reruntuhan sekolah UNRWA di Kota Gaza, yang hancur dalam semalam akibat serangan udara Israel pada 8 Oktober 2023.
- ANTARA/Majdi Fathi/NurPhoto
Selama lebih dari setahun, Hamas telah menyatakan siap untuk menuntaskan kesepakatan dan bahkan menyetujui usulan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2024.
Namun, kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu menarik diri dari perjanjian tersebut, dengan mengajukan syarat-syarat baru, termasuk kelanjutan operasi militer di Gaza dan penolakan penarikan pasukan, sementara Hamas bersikeras pada penghentian penuh permusuhan dan penarikan militer Israel.
Kritikan, termasuk dari partai oposisi dan keluarga sandera, menuduh Netanyahu menghalangi perjanjian terwujud untuk melindungi posisi politiknya.
Sementara itu, menteri garis keras dalam koalisi Netanyahu, meliputi kepala keamanan nasional Ben-Gvir dan kepala keuangan Bezalel Smotrich, mengancam meninggalkan pemerintahan dan menumbangkannya jika gencatan senjata terjadi.
Israel menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara Hamas dikatakan menyandera sekitar 100 warga Israel di Gaza.
Kelompok itu juga mengatakan bahwa puluhan sandera tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta. (ant)
