Badan Antikorupsi Korsel Desak Polisi Tangkap Presiden Yoon
- Im Hun-jung/Yonhap via AP
Seoul, VIVA – Badan antikorupsi Korea Selatan telah meminta polisi untuk menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, setelah para penyelidiknya gagal menahannya menyusul kebuntuan dengan dinas keamanan presiden pada minggu lalu.
Badan antikorupsi itu dan polisi mengonfirmasi diskusi tersebut pada hari Senin, 6 Januari 2025, beberapa jam sebelum surat perintah penahanan Yoon selama satu minggu berakhir.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol
- AP Photo/Manu Fernandez)
Pengadilan Distrik Barat Seoul pada minggu lalu pun telah mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya.
Presiden juga menentang pihak berwenang dengan menolak hadir untuk diinterogasi atas dekrit darurat militernya yang berlaku singkat pada 3 Desember 2024, Namun melaksanakan surat perintah tersebut menjadi rumit selama Yoon tetap berada di kediaman resminya.
Sementara itu, Yoon menggambarkan perebutan kekuasaannya sebagai tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk melawan oposisi liberal yang menghambat agendanya dengan mayoritas legislatif telah bersumpah untuk "berjuang sampai akhir" melawan upaya untuk menggulingkannya.
Meskipun darurat militer hanya berlangsung beberapa jam, namun hal tersebut memicu kekacauan yang telah mengguncang politik, diplomasi, dan pasar keuangan negara tersebut selama berminggu-minggu dan mengungkap rapuhnya demokrasi Korea Selatan sementara masyarakatnya sangat terpolarisasi.
"Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi kemungkinan akan mengajukan surat perintah pengadilan baru untuk memperpanjang masa penahanan Yoon," menurut polisi, dikutip dari AP, Senin 6 Januari 2025.
Polisi juga mengatakan bahwa pihaknya sedang meninjau permintaan lembaga tersebut secara internal.
Belum jelas apakah lembaga antikorupsi akan melakukan upaya lain untuk menahan Yoon pada hari Senin sebelum batas waktu berakhir pada tengah malam.
Badan antikorupsi juga menghadapi pertanyaan tentang kompetensinya setelah gagal menahan Yoon pada Jumat lalu, 2 Januari 2024, dan polisi memiliki sumber daya untuk melakukan upaya yang lebih kuat untuk menahannya.
Tim hukum Yoon mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa langkah badan tersebut untuk mendelegasikan pelaksanaan surat perintah penahanan kepada polisi adalah ilegal, dengan mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mendelegasikan bagian-bagian tertentu dari proses investigasi ke badan lain.
Pengadilan militer, Senin, 16 Desember 2024, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Kepala Komando Pasukan Perang Khusus Angkatan Darat Letnan Jenderal Kwak Jong-keun (tengah), atas dugaan terlibat dalam penerapan darurat militer.
- ANTARA/Yonhap
Pengacara Yoon pun telah mengajukan keberatan terhadap surat perintah terhadap penangkapan presiden, tetapi Pengadilan Distrik Barat Seoul menolak hal itu.
Tim hukum Yoon mengatakan akan mengajukan pengaduan terhadap kepala jaksa penuntut umum lembaga antikorupsi, Oh Dong-woon, dan sekitar 150 penyidik dan polisi yang terlibat dalam upaya penahanan Yoon pada hari Jumat, yang mereka klaim sebagai tindakan melawan hukum.
Tim tersebut mengatakan juga akan mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut umum terhadap penjabat menteri pertahanan dan kepala polisi negara itu karena mengabaikan permintaan dinas keamanan presiden untuk menyediakan pasukan tambahan guna menghalangi upaya penahanan tersebut.
Lembaga antikorupsi, yang memimpin penyelidikan bersama dengan penyidik polisi dan militer, telah mempertimbangkan tuduhan pemberontakan setelah Yoon mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan untuk mengepung Majelis Nasional.
Anggota parlemen yang berhasil melewati blokade tersebut memilih untuk mencabut darurat militer beberapa jam kemudian.
Kekuasaan kepresidenan Yoon ditangguhkan setelah Majelis Nasional yang didominasi oposisi memilih untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024, dan menuduhnya melakukan pemberontakan, serta nasibnya sekarang berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang telah memulai musyawarah tentang apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya.
Puluhan penyidik lembaga antikorupsi dan polisi pembantu berusaha menahan Yoon pada hari Jumat, tetapi mundur dari kediamannya di Seoul setelah kebuntuan yang menegangkan dengan dinas keamanan presiden yang berlangsung lebih dari lima jam.
Setelah melewati satuan militer yang menjaga halaman kediaman, penyidik dan polisi lembaga tersebut dapat mendekati dalam jarak 200 meter (sekitar 218 yard) dari gedung tempat tinggal Yoon, tetapi dihentikan oleh barikade yang terdiri dari sekitar 10 kendaraan dan sekitar 200 anggota pasukan dan pasukan keamanan presiden.
Lembaga tersebut mengatakan tidak dapat memastikan secara visual apakah Yoon berada di dalam kediaman tersebut.
Lembaga itu juga telah mendesak penjabat pemimpin negara, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, untuk menginstruksikan dinas keamanan presiden untuk mematuhi pelaksanaan surat perintah penahanan. Tapi, Choi belum mengomentari masalah tersebut secara terbuka.
