Sidang JBC Ke-38 Jadi Upaya Bersama RI-PNG untuk Kemajuan Kawasan Perbatasan

Jakarta, VIVA – Isu strategis kerja sama bilateral di Kawasan Perbatasan menjadi sorotan utama pada Rangkaian Kegiatan Acara Persidangan Ke-38 Joint Border Committee (JBC) Republik Indonesia-Papua Nugini.

Acara ini resmi dibuka oleh Amran Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ketua Delegasi Indonesia, serta Philip Leo, Secretary of Department of Provincial and Local Government Affairs sebagai Ketua Delegasi Papua Nugini.

Kegiatan ini diketahui berlangsung pada 18 – 20 Desember 2024.

Dalam pertemuan ini, mereka membahas kerjasama bilateral terkait dengan isu/permasalahan di Kawasan Perbatasan yang perlu didorong dan diselesaikan oleh kedua negara.

Mereka pun turut melaporkan hasil pembahasan dari sub-sub komite JBC yang telah melakukan pertemuan, antara lain, Border Liaison Meeting, the Joint Sub-Committee on Security Matters relating to Border Areas, dan the Joint Technical Sub-Committee on Survey and Demarcation of the Boundary and Mapping of the Border Areas yang turut didalamnya juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Papua. 

Dalam sambutannya, Amran menekankan pentingnya mutual understanding dalam pengelolaan perbatasan RI-PNG.

"Pengelolaan perbatasan RI-PNG memerlukan kesepakatan bersama agar setiap langkah strategis dapat mencerminkan kepentingan kedua negara dan diharapkan di bawah kerangka Komite Perbatasan Bersama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan keamanan mereka di perbatasan bersama," ujar Amran.

Tak kalah pentingnya, kedua negara juga membahas terkait usulan review of the Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing 1993, yang mengatur terkait aktivitas lintas batas di Kawasan Perbatasan RI-PNG, yang sudah tidak relevan dengan kondisi perbatasan saat ini sehingga perlu dilakukan pembaharuan.

Pada sidang JBC ini, beberapa Memorandum of Understanding (MoU) menjadi salah satu pembahasan, seperti tindak lanjut mengenai perkembangan implementasi MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches setelah ditandatangani pada 15 Juli 2024 oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Transportasi Papua Nugini.

Selain itu, terdapat juga dibahas terkait MoU on Densification of Boundary Pillars pada Kawasan Perbatasan RI-PNG. 

Isu-isu lain yang mencuat dan menjadi perhatian kedua negara antara lain adanya aktivitas ilegal di laut teritorial kedua negara, insiden-insiden di kawasan perbatasan negara, rencana reaktivasi Joint Sub-Committee on Trade and Investment, dan lain-lain yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan kedua negara.

Halaman Selanjutnya

Tak kalah pentingnya, kedua negara juga membahas terkait usulan review of the Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing 1993, yang mengatur terkait aktivitas lintas batas di Kawasan Perbatasan RI-PNG, yang sudah tidak relevan dengan kondisi perbatasan saat ini sehingga perlu dilakukan pembaharuan.