Normalisasi Hubungan Israel-Arab Saudi, MBS Tetap Minta Palestina Merdeka
- Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File
Riyadh, VIVA – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) bersikeras menjadikan negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken.
Blinken menambahkan bahwa ini adalah kunci stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dan yang akan menjamin keamanan Israel.
MBS dan Anthony Blinken (Doc: The New Arab)
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Menlu AS itu pun mengatakan bahwa gencatan senjata Gaza diperlukan terlebih dahulu. Namun setelah itu, fokusnya harus pada stabilitas jangka panjang kawasan, yang akan mencakup keamanan Israel. "Dan, tentu saja, kuncinya adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi," kata Blinken, dikutip dari Alarabiya, Kamis, 19 Desember 2024.
Dia pun berharap pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump, akan menyelesaikan kesepakatan tersebut. “Namun agar itu terjadi, kita perlu ketenangan di Gaza dan itu jelas dari pihak Saudi, tetapi kita juga perlu jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” ungkap Blinken.
Meskipun ada beberapa laporan selama tahun lalu, termasuk minggu ini, bahwa Arab Saudi bersedia melonggarkan tuntutannya dengan imbalan normalisasi, Riyadh telah berulang kali konsisten dalam pendiriannya yang menuntut negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Washington dan pemerintahan Biden banyak dikritik karena gagal mengekang respons Israel terhadap serangan 7 Oktober dan mencegah apa yang disebut banyak orang sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.
“Sejauh ini Arab Saudi bersikeras pada hal itu sebelum 7 Oktober, kini mereka semakin yakin. Dan saya mendengar ini langsung dari MBS, dari Mohammed bin Salman, tentang pandangannya mengenai perlunya memiliki jalur yang jelas dan kredibel menuju sebuah negara,” kata Blinken.
Ia menambahkan bahwa penduduk Saudi terpukul dengan kondisi di Palestina. “Mereka telah melihat apa yang terjadi sejak 7 Oktober di Gaza. Mereka terpukul dengan ini. Penduduk di sekitar wilayah terpukul dengan ini. Jadi, saya pikir itu ada nilainya,” kata Blinken.
Meskipun demikian, Blinken mengatakan warga Israel belum siap untuk berdiskusi tentang negara Palestina karena serangan Hamas pada 7 Oktober. Ia juga menyoroti trauma yang dialami warga Palestina selama setahun terakhir.
"Namun, ketika konflik di Gaza berakhir, ketika orang-orang dapat mengambil sedikit jarak dan melihat ke masa depan serta bagaimana mereka dapat menjamin keamanan mereka dengan sebaik-baiknya, saya pikir jalan ini akan menjadi lebih kredibel lagi," katanya.
Ketika ditanya apakah ada situasi di mana akan ada solusi satu negara, Blinken menunjuk ke 7 juta warga Israel dan 5 juta warga Palestina.
"Keduanya tidak akan ke mana-mana. Dan saya pikir jika Anda melihat kemungkinan bagaimana mereka hidup berdampingan, bukannya melawan, Anda tetap akan kembali ke dua negara, dan warga Palestina berhak atas penentuan nasib sendiri dan negara mereka sendiri."
bendera Palestina
- Brahim Guedich/Wikimedia
Meskipun Israel tidak boleh menerima negara Palestina berdasarkan perlawanan, Blinken mengatakan, ada peluang kuat untuk memiliki jalur yang dibatasi waktu dan berdasarkan kondisi menuju negara Palestina.
“Orang Palestina harus tahu bahwa akan ada realisasi negara dalam kurun waktu tertentu. Orang Israel harus tahu bahwa itu hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi yang benar-benar menjamin keamanan Israel,” kata diplomat tinggi AS tersebut.
