Kemlu Sebut Indonesia Tak Mau Buru-buru Akui Pemerintahan Baru Suriah

Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mitra Angelia

Jakarta, VIVA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat mengungkapkan bahwa Republik Indonesia tak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan baru Suriah usai kekuasaan rezim BasharAl Assad berakhir pada 8 Desember lalu.

Rezim Assad Runtuh, Begini Cara Ukraina Perkuat Pengaruhnya di Timur Tengah

“Indonesia tidak akan terjebak hanya untuk tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah), karena untuk masyarakat internasional, yang terpenting adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal,” kata sosok yang akrab dipanggil Roy, di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

VIVA Militer: Tentara Nasional Suriah (SNA)

Photo :
  • Anadolu Agency/Hisam Hac Omer
Panglima AD Joseph Aoun Jadi Presiden Baru Lebanon, Siapkan Kebijakan Tangkal Israel

Roy mengatakan Indonesia akan tetap memerhatikan dengan saksama dinamika di Suriah dan proses transisi oleh pemerintahan baru yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Indonesia menyerukan supaya para pemangku kepentingan di Suriah bisa menyepakati sebuah peta jalan bersama demi pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta membentuk otoritas yang inklusif bagi kemakmuran rakyat, tutur dia.

PBB Sebut "Peluang Besar" Sekaligus "Ancaman Serius" terhadap Kedaualatan dan Integritas Suriah

Roy juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru Suriah berkewajiban menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dijalankan oleh rezim Assad.

“Jangan lupa, masih banyak resolusi-resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang tentunya harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam konflik di Suriah” kata dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan senantiasa aktif mengangkat isu Suriah dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB.

Pentingnya pemerintahan inklusif dan konsensus politik di Suriah sempat dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dalam pernyataan tertulis Kemlu pada 10 Desember.

“Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus jadi prioritas Suriah di tahap selanjutnya,” kata dia.

VIVA Militer: Pasukan Demokratik Suriah (SDF)

Photo :
  • AP/Maya Alleruzzo

Anis berharap perubahan rezim di Suriah menjadi momentum bagi rakyat negara itu untuk mewujudkan hidup yang lebih baik.

Dia juga menyerukan kepada semua pihak di Suriah agar senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya