Hal yang Perlu Diketahui Tentang Pemerintahan Baru Suriah Pasca Kejatuhan Rezim Assad
- Bloomberg
Suriah, VIVA – Setelah berhasil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mendominasi wilayah barat laut Suriah kini memulai langkah besar dengan membentuk sebuah pemerintahan sementara.
Pemerintahan ini diharapkan dapat membawa kestabilan di negara yang telah dilanda perang saudara selama bertahun-tahun. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penunjukan Mohammed al-Bashir sebagai perdana menteri sementara. Al-Bashir akan memimpin pemerintahan ini hingga 1 Maret mendatang.
Tujuan Pemerintahan Sementara
VIVA Militer: Rakyat Suriah merayakan tumbangnya rezim Bashar al-Assad
- AFP/Louai Beshara
Langkah pembentukan pemerintahan sementara ini tidak hanya soal politik, tetapi juga untuk menjamin agar layanan dasar tetap berjalan. Para ahli menjelaskan bahwa pemerintahan sementara ini penting untuk memastikan agar negara tetap berfungsi, terutama dalam menyediakan layanan penting seperti listrik, air bersih, pembuangan limbah dan internet bagi warga sipil yang terdampak perang.
Thomas Pierret, seorang pakar Suriah dari Institut Penelitian dan Studi Dunia Arab dan Muslim, menyebutkan bahwa pemerintahan sementara dibutuhkan untuk memastikan stabilitas negara dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat.
"Jika tidak ada pemerintah yang mampu mengelola negara, rakyat akan semakin terpuruk. Pemerintah sementara akan memastikan bahwa negara tetap berjalan, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit," kata Pierret.
Namun, ada tantangan besar yang menanti pemerintah sementara ini. Salah satunya adalah potensi kehilangan kredibilitas jika mereka gagal berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain di masa depan.
Peringatan ini datang dari banyak ahli yang mengingatkan agar pemerintahan ini tidak menjadi alat untuk memperkuat dominasi HTS di Suriah.
Siapakah Mohammed al-Bashir?
VIVA Militer: Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir
- AFP/Omar Haj Kadour
Mohammed al-Bashir adalah orang yang dipilih untuk memimpin pemerintahan sementara ini. Latar belakangnya yang kuat di bidang teknik listrik, manajemen proyek, dan perencanaan administrasi membuatnya dipandang sebagai sosok yang tepat untuk menjalankan pemerintahan di tengah situasi yang sulit.
Al-Bashir juga telah dikenal di Idlib, wilayah yang dikuasai oleh HTS, sebagai sosok yang mampu mengelola pemerintahan daerah dengan cukup baik.
Robin Yassin-Kassab, seorang pakar Suriah, menilai bahwa penunjukan al-Bashir sebagai pemimpin pemerintahan sementara adalah langkah yang rasional.
"Al-Bashir memiliki pengalaman dan keahlian untuk menangani masalah-masalah dasar yang dibutuhkan rakyat Suriah sekarang," ujar Yassin-Kassab.
Susunan Kabinet Pemerintahan Sementara
Untuk menjalankan pemerintahan sementara ini, al-Bashir tidak sendirian. Ia dibantu oleh sejumlah menteri yang berasal dari Pemerintah Keselamatan Suriah (SSG), yang juga memiliki latar belakang profesional di berbagai bidang.
Berikut adalah beberapa menteri yang sudah ditunjuk untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan sementara:
- Menteri Dalam Negeri: Mohammed Abdul Rahman
- Menteri Ekonomi dan Sumber Daya: Basel Abdul Aziz
- Menteri Penerangan: Muhammad Yaqoub al-Omar
- Menteri Kehakiman: Shadi Muhammad al-Waisi
- Menteri Pertanian dan Irigasi: Mohamed Taha al-Ahmad
- Menteri Kesehatan: Mazen Dukhan
- Menteri Pembangunan: Fadi al-Qassem
- Menteri Administrasi dan Layanan Lokal: Mohamed Abdel Rahman Muslim
- Menteri Wakaf: Hussam Haj Hussein
- Menteri Pendidikan: Nazir al-Qadri
- Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah: Abdel Moneim Abdel Hafez
Dengan adanya kabinet ini, pemerintahan sementara berharap bisa menjalankan tugas-tugas vital untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat, seperti menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
VIVA Militer: Milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Damaskus, Suriah
- Bloomberg
Apakah Ada Potensi Transisi?
Pemerintah sementara ini dirancang untuk berfungsi dalam jangka waktu terbatas, yakni hingga 1 Maret mendatang. Namun, beberapa ahli menyarankan agar tidak ada perpanjangan waktu yang terlalu lama karena ini dapat memicu ketegangan antara HTS dan kelompok lainnya.
Para pakar khawatir bahwa HTS bisa berusaha memperpanjang dominasi mereka atas negara dan memperburuk situasi jika tidak ada transisi yang jelas ke pemerintahan yang lebih inklusif.
"Yang saya khawatirkan adalah jika pemerintahan sementara ini terus berlanjut lebih dari tiga bulan, itu bisa menjadi masalah besar. Tetapi jika hanya tiga bulan, maka itu tidak akan menjadi masalah besar," kata seorang analis politik mengingat bahwa situasi di Suriah sangat dinamis.
