Partai Oposisi Korsel Sebut Pemakzulan Yoon Hanya Langkah Awal, Selanjutnya Usut "Pemberontakan"

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Sumber :
  • Kim Hong-ji/Pool Photo via AP

Seoul, VIVA - Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menyambut keputusan Majelis Nasional Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, setelah Yeon pengumuman darurat militer yang berlaku singkat pada 3 Desember.

Pemimpin fraksi DP Park Chan-dae dalam pernyataannya setelah pemungutan suara Majelis Nasional, Sabtu, 14 Desember 2024, menyebut pemakzulan Yoon sebagai "kemenangan rakyat".

"Kita meraih kemenangan bersejarah bagi demokrasi karena semua pihak yang berkumpul di depan Majelis Nasional dan dengan penuh semangat menyerukan perlindungan Konstitusi dan demokrasi," katanya.

tentara korea selatan di perbatasan

Photo :

Ia menekankan bahwa pemakzulan Yoon hanya merupakan langkah pertama menuju penyelesaian dampak pengumuman darurat militer.

Park pun berjanji untuk mendorong penyelidikan menyeluruh terhadap Yoon dan "kaki tangan pemberontakan" lainnya.

Ia juga mengatakan DP akan melakukan segala upaya untuk segera membentuk penasihat khusus guna menyelidiki Yoon.

Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Mangkir di Sidang Perdana Pemakzulan

Pada Sabtu, Majelis Nasional melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon.

VIVA Militer: Tentara Korea Selatan di Zona Demiliterisasi Korea (DMZ)

Photo :
  • eastasiaforum.org
Sidang Pemakzulan Presiden Korsel Digelar Besok

Mosi pemakzulan terhadap Yoon disahkan dengan 204 suara dukungan, sementara 85 suara menentang, tiga abstain, dan delapan suara tidak sah.

Yoon akan diberhentikan sementara dari tugasnya segera setelah mosi pemakzulan disampaikan ke kantor presiden, sementara Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai penjabat presiden.

Menkomdigi Meutya Hafid Temui Prabowo di Istana Negara, Lapor Apa?

Unjuk rasa 

Sebelumnya pada Sabtu, ratusan ribu warga Korea Selatan menggelar unjuk rasa nasional untuk menuntut pemakzulan Presiden Yoon terkait pemberlakuan darurat militer.

Unjuk rasa tersebut bertepatan dengan jadwal pemungutan suara untuk mosi kedua pemakzulan terhadap Yoon di Majelis Nasional.

Protes diadakan di kota-kota besar. Para demonstran menyerukan pengunduran diri Yoon segera dan mendesak anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, untuk mendukung mosi pemakzulan.

Di Ibu Kota Seoul, puluhan ribu orang dari berbagai generasi memadati jalan di depan Majelis Nasional. 

Menurut perkiraan polisi setempat, sekitar 145.000 orang mengikuti unjuk rasa tersebut hingga pukul 15.30, sementara penyelenggara mengeklaim jumlah peserta mencapai satu juta orang.  

Di Gwangju, koalisi yang terdiri dari 145 kelompok masyarakat mengadakan rapat umum di pusat kota untuk mendukung mosi pemakzulan, diikuti dengan pawai di sepanjang Jalan Geumnam. 

Demonstrasi serupa juga diadakan di basis konservatif tradisional, termasuk di Busan, Daegu, dan provinsi Gyeongsang Selatan dan Utara.

Unjuk rasa pun diadakan di Jeju, Incheon, Daejeon, dan di seluruh provinsi Chungcheong Utara dan Selatan, yang menegaskan skala ketidakpuasan nasional. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya